NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mungkinkah pemerintahan Jokowi jilid II, akan berjalan tanpa oposisi, mengingat elektoral saat ini dikuasai partai pendukung pemerintah. Selain itu, paska putusan MK yang menolak permohonan Prabowo-Sandiaga juga turut membuat sejumlah partai koalisi oposisi merapat ke pemerintah.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Adi Prayitno tak menampik jika di pemerintahan jilid II ini, Jokowi-Ma’ruf Amin akan mengendalikan pemerintah tanpa adanya oposisi.
“Mungkin saja. Yang jelas PKS sudah memutuskan jadi oposisi. Partai lain masih belum tentukan sikap tergantung arah mata angin politik ke depan,” ujar Adi Prayitno kepada redaksi NUSANTARANEWS.CO, Selasa (7/2/2019).
Baca Juga:
Negara Tanpa Oposisi, Hanya Menguatkan Pemerintahan yang Palsu
Pemerintah Tanpa Oposisi Akan Sepi dan Onani
Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin peta politik oposisi ke depan diprediksi hanya akan menyisakan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Jika Gerindra tidak deal dengan Jokowi, maka bisa saja oposisi menyisakan Gerindra dan PKS,” kata Ujang.
Sebagai informasi, paska putusan MK yang menolak semua permohonan gugatan Prabowo-Sandi, memicu publik tanah air mulai dari elite politik hingga cerdik cendikia ramai ramai membahas rekonsiliasi. Namun rekonsiliasi kali ini dimaknai sempit dengan bagi bagi kursi. Sebuah upaya mendorong oposisi untuk menjadi koalisi pemerintah.
Baca Juga:
Mardani Ajak Koalisi Adil Makmur dan Rakyat Jadi Oposisi Konstruktif
Fadli Zon: Kita Tidak Ingin Kembali ke Zaman Otoritarian
Mencermati hal itu, ada cara berpikir rancu dan sengaja dirancukan. Menggiring pemerintah berjalan tanpa oposisi. Roda demokrasi yang telah berjalan baik di Indonesia akan rusak jika tidak ada partai yang menjadi oposisi. Demokrasi tidak akan sehat kalau semua partai yang ada menjadi partai pendukung pemenang pemilu.
Pewarta: Romandhon
