NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Paska putusan MK yang menolak permohonan Prabowo- Sandiaga Uno, memicu sejumlah partai koalisi oposisi menyebrang ke koalisi pemerintah. Saat ini hanya tinggal Gerindra dan PKS yang kemungkinan bertahan dengan status oposisinya.
Jika situasinya demikian, maka komposisi oposisi ke depan di pemerintahan Jokowi jilid II, praksis berjalan minus oposisi. Lantas apa yang akan terjadi dengan nasib pemerintahan kedepan?
Pengamat politik nasional, Ujang Komarudin menanggapi jika memang komposisi oposisi hanya menyisakan PKS dan Gerindra, minimal pemerintah masih ada yang mengingatkan jika salah jalan.
Sebagaimana diketahui bahwa, satu satunya partai yang pendukung 02 yang tetap konsisten di jalur oposisi saat ini hanya tinggal PKS. Sementara PAN dan Demokrat telah lebih dulu, sibuk merapat ke pemerintah.
“Dan jika Gerindra tidak deal dengan Jokowi, maka bisa saja oposisi menyisakan Gerindra dan PKS. Paling tidak, pemerintah ke depan ada yang mengingatkan jika salah jalan,” ungkap Ujang Komarudin saat dihubungi redaksi, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga:
Negara Tanpa Oposisi, Hanya Menguatkan Pemerintahan yang Palsu
Pemerintah Tanpa Oposisi Akan Sepi dan Onani
Dirinya melihat di negara manapun yang menganut sistem negara demokrasi, keberadaan oposisi disebutnya sebagai keniscayaan. Sebuah keadaan yang tak bisa dinafikan.
“Oposisi dalam negara demokrasi merupakan keniscayaan. Negara tanpa oposisi hanya akan menguatkan pemerintahan yang palsu dan keliru,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menjelaskan keuntungan oposisi dalam dalam sistem negara demokrasi adalah ia bisa menjadi penyelamat rakyat ketika sebuah pemerintahan mengalami salah salah jalan.
“Keuntungannya (oposisi) bisa membela rakyat. Bisa mengingatkan pemerintah ketika salah jalan. Dan keuntungan lain, jika pemerintahannya gagal, maka otomatis akan dipercaya rakyat,” jelasnya.
Sebagai informasi, sastrawan berjuluk si Burung Merak, WS Rendra dalam sebuah puisinya berjul Hak Oposisi secara tegas mengatakan, bahwa dukungan kepada pemerintah tidak bisa dipaksakan. Menurutnya adalah tugas pemerintah membuktikan bahwa kebijakan dan kebijaksanannya pantas untuk mendapat dukungan.
Adalah tugas pemerintah pula untuk menyusun peraturan yang susuai dengan nurani raktyat. Bukan peraturan yang menguntungkan kelompok pendukung, mengabaikan rakyat yang tak mendukung. Saat itulah kebijaksanaan pemerintah diuji.
Pewarta: Romandhon
