Hukum

Wiranto Disebut Tak Punya Itikad Baik Untuk Terbuka Soal Kasus Penculikan Aktivis

menkopolhukam, wiranto, bendera isis, habib rizieq shihab, menteri keamanan, menteri bidang politik, menteri bidang hukum, nusantaranews, nusantara, nusantara news, nusantaranewsco
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto Disebut Tak Punya Itikad Baik Untuk Terbuka Soal Kasus Penculikan Aktivis. (Foto: dok.NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Isu kerusuhan reformasi, mulai dari penculikan aktivis hingga asumsi kudeta militer yang dituduhkan kepada paslon 02, Prabowo Subianto kembali mencuat. Karenanya mantan Kepala Staf Kostrad ABRI Mayjend (Purn) Kivlan Zen baru baru ini menantang mantan panglima ABRI Wiranto, untuk berdebat di muka umum dan melimpahkan kasus itu ke pengadilan militer maupun HAM.

Gayung takbersambut, Wiranto justru menantang balik Kivlan Zen untuk sumpah pocong. Menanggapi hal itu, peneliti komunikasi politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menyayangkan pernyataan Menkopolhukam tersebut. Menurut dia, Wiranto tidak menunjukkan itikad baik atas pembukaan kasus yang melibatkan para petinggi militer itu.

“Terlalu tinggi jabatan Menkopolhukam untuk sekedar menantang sumpah pocong, seharusnya ini momentum terbaik untuk membuktikan kebenaran terkait siapa dalang kerusuhan 1998, agar publik tidak terombang-ambing dengan tuduhan kepada orang yang belum terbukti bersalah di meja hijau,” ungkap Dedi Kurnia dalam keterangannya dikutip Jumat (1/3/2019).

Baca Juga:  Satgas Catur BAIS TNI dan Tim Gabungan Sukses Gagalkan Pemyelundupan Ribuan Kaleng Miras Dari Malaysia

Dedi menilai tanggapan Wiranto tidak substansial dan cenderung menghindari persoalan. “Tangapan beliau (Wiranto) penanda ketidaksiapan pejabat publik dalam menangani persoalan krusial, publik bisa saja beralih sangkaan bahwa Wiranto terlibat dan bertanggungjawab jika menghindari perdebatan ini dengan cara yang tidak institusional, padahal posisi Wiranto strategis, harusnya mengambil momentum untuk menampakkan kebenaran kepada publik Indonesia,” lanjutnya.

Dedi menambahkan, isu soal siapa dalang kerusuhan yang sebabkan jatuhnya rezim Orde Baru itu tidak produktif, karena berlarut dan selalu muncul menjelang kontestasi Pilpres, menurutnya kondisi ini harus dikondisikan lebih pasti demi stabilitas sosial di masyarakat.

“Keberlarutan isu ini tidak produktif, ia hanya akan menjadi alat propaganda menjelang kontestasi politik, untuk itu negara harus menegasikan kepastian, jika harus dilanjut ke pengadilan maka selesaikan, jikapun tidak seharusnya pengadilan perlu memutuskan bahwa kasus ini case closed, selama mengambang maka hanya akan memproduksi keriuhan dan saling klaim,” tandasnya.

Pewarta: Romandhon

Related Posts

1 of 20