NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengungkapkan salah satu gerakan partainya yakni menolak Peraturan Daerah (Perda) berbau agama di Indonesia. Khususnya Perda Syariah.
Grace berdalih, agama rawan dimanfaatkan sebagai alat politik dan memicu konflik. Landasan berpikir Grace mengacu pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia milik Denny JA yang dirilis pada Selasa (17/7/2018) lalu. Survei ini mengambil tema Menurunnya Pro Pancasila dan Harapan Pada Capres.
Hasil survei ini menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun terakhir masyarakat yang pro Pancasila mengalami penurunan sebesar 10 persen.
Baca juga: Survei: Masyarakat yang Pro Pancasila Menurun
Baca juga: Survei LSI: 13 Tahun Terakhir Dukungan untuk Pancasila Turun, NKRI Bersyariah Naik
Baca juga: LSI Denny JA Klaim Prabowo Tak Konsisten Perjuangkan Pancasila
Baca juga: Hasil Survei LSI Denny JA Sangat Mungkin Diisi Penulis Survei Sendiri!
Survei LSI Denny JA terang-terangan mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, publik yang menginginkan Indonesia berdasarkan NKRI Bersyariah (Pro-NKRI Bersyariah) terus mengalami kenaikan cukup signifikan dengan rincian tahun 2005 sebesar 4.5 persen, tahun 2010 sebesar 7.3 persen, tahun 2015 sebesar 9.8 persen dan naik di tahun 2018 menjadi 13.2 persen.
Namun begitu, survei LSI Denny JA ini pada akhirnya menggiring sebuah opini bahwa calon presiden Prabowo Subianto tidak pro Pancasila. Prabowo dituding LSI tak konsisten memperjuangkan Pancasila. Sebaliknya, Joko Widodo lah sosok capres yang paling konsisten mempertahankan Pancasila.
Baca juga: PSI Dinilai Ciptakan Tradisi Politik Baru
Baca juga: Caleg PSI Dinilai Beragam
Baca juga: Ternyata Logo PSI Sama dengan Sosialis Internasional
Baca juga: PSI Tuding Konsep Ekonomi Prabowo Sosialis-Komunisme
Penolakan PSI terhadap Perda berbau agama mendapat sorotan sejumlah pihak. Parpol yang mengadopsi lambang partai sosialis internasional ini dinilai buta dengan realitas masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama dan mayoritas penduduknya beragama.
“Warga Indonesia semuanya beragama sehingga semua tindak-tanduknya harus sesuai dengan norma yang berlaku termasuk aturan-aturan di mana di dalamnya juga diatur dalam agama yang diakui oleh pemerintah,” kata Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer, Surabaya, Senin (19/11/2018).
Musyafak menuturkan, jika ada partai politik yang menolak keberadaan peraturan yang berlandaskan agama, berarti keagamaan para pengurus parpol tersebut patut dipertanyakan. ”Dan tentunya kami mengecam mereka yang menolak peraturan yang berbasis agama,” jelasnya.
(nvh/anm/eda)
Editor: Almeiji Santoso
