NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Selaku ujung tombak serta pembantu pengelolaan pemerintahan desa, keberadaan perangkat desa sangat dibutuhkan. Karena itu, statusnya harus diperjelas, agar bisa menghadirkan perangkat desa yang kredibel, kuat serta kesejahteraannya makin meningkat.
“Saya ingin ikut memperjuangkan status perangkat desa ini, namun tentunya juga harus berdasar kajian mendalam baik dari segi akademis maupun teknis lainnya,” ungkap Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuh pada acara pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Prov. Jatim periode 2017-2022 di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, Selasa (26/12).
Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim menegaskan, status perangkat desa ini memang perlu diperjuangkan, namun segala proses harus dilakukan sebelumnya. Tokoh-tokoh akademisi, sosial maupun ekonomi dan teknis lainnya harus dilibatkan, agar faktor positif maupun negatifnya telah diperhitungkan. Apalagi, setiap desa memiliki kearifan lokal dan kebijakan masing-masing.
“Perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama, karena sekarang eranya kolaborasi. Ketika dilakukan bersama-sama makan kita akan kuat,” imbuhnya.
Ditambahkan, selain kejelasan status para perangkat desa juga harus meningkatkan kualitasnya SDM nya. Hal ini bisa dilakukan lewat pelatihan-pelatihan, ataupun studi banding ke daerah lain. “Saya sangat setuju jika antar PPDI ini saling melakukan studi banding, sehingga akan tercipta inovasi dan kreatifitas untuk memajukan desanya,” jelas Gus Ipul.
Terkait pemanfaatan teknologi, Gus Ipul meminta semua perangkat desa bisa mengikuti perkembangan teknologi baru. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari teknologi sekarang, oleh karena itu perangkat desa tidak boleh gagap teknologi/gaptek. Dicontohkan Banyuwangi telah menerapkan smart kampung sehingga bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat mulai dari desa.
“Saya ingin pelayanan berbasis teknologi ini juga bisa dikembangkan di desa-desa lainnya, sehingga masyarakat mudah mendapat pelayanan,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan berdasarkan data dari Kementrian Desa jumlah desa tertinggal di Jatim yakni 78 desa. Desa tertinggal itu tersebar diantaranya di Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Bangkalan, dan Kab. Sampang. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jatim telah melakukan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yakni seperti program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra).
“Terkait pengawasan penyaluran Dana Desa/DD saya harap Perangkat desa ikut mengawasi segenap proses penganggaran sampai realisasi program pemerintah desa secara jujur dan bertanggungjawab. Mencegah kebocoran anggaran yang berdampak pada kerugian warga desa secara umum,” pungkasnya.
Pewarta: Tri Wahyudi
