NUSANTARANEWS.CO – Washington telah mengambil sebuah langkah penting dengan memutuskan bahwa pasukan AS tidak akan meninggalkan Suriah timur. Di mana AS telah membantu milisi Kurdi mengalahkan ISIS dengan menciptakan sebuah Pasukan Militer yang disebut SDF. Pasukan ini diharapkan dapat mengimbangi pengaruh Iran di Suriah timur pada masa depan.
Seiring dengan berakhirnya perang sipil Suriah, Washington berupaya keras membangun pendekatan yang komprehensif untuk menentang agresi regional Iran. Untuk itu, Presiden Trump terus berkoordinasi lebih intens dengan sekutu-sekutunya di seluruh Timur Tengah yang merasa terancam oleh menguatnya pengaruh Iran di kawasan.
Seperti diketahui, sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) hubungan Gedung Putih dengan para pemimpin Eropa berada dalam situasi tegang yang terus menerus terutama terkait dengan masalah ekonomi dan isu keamanan global.
Apalagi setelah Presiden Trump memberikan sanksi terhadap Rusia dan menyabotase kesepakan nuklir Iran yang dikenal dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action / JCPOA) – ditandatangani pada bulan Juli 2015 oleh Uni Eropa, Iran dan kelompok negara P5+1 yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris ditambah Jerman.
Perjanjian nuklir itu telah menetapkan pencabutan sanksi secara bertahap terhadap Iran dengan imbalan bahwa program nuklir Iran bukan untuk senjata.
Bentrokan antara Eropa dan AS tampaknya hampir tidak terelakkan. Negara-negara Eropa kini tampaknya dituntut mulai bersikap tegas terhadap Paman Sam guna melestarikan kepentingan strategis mereka dalam non-proliferasi serta stabilitas kawasan Timur Tengah.
Trump tampaknya mulai menjalankan kebijakan luar negeri AS yang lebih agresif dari pendahulunya. Terutama terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara, termasuk Uni Eropa yang selama ini selalu berada diketiak Washington.
AS juga mendesak negara-negara lain untuk mengisolasi Iran dengan menerapkan sanksi baru secara sepihak. Sikap AS ini secara tidak langsung telah melecehkan negara-negara pendukung JCPOA.
Namun sampai sejauh mana AS siap menerapkan strategi yang lebih konfrontatif terhadap Iran masih belum jelas – meskipun retorika Presiden Trump sepanjang tahun 2017 banyak menyatakan “perang” melawan negara-negara Islam.
Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah berulang kali menyatakan bahwa AS merupakan ancaman paling nyata di Timur Tengah. Dengan tidak adanya saluran komunikasi antara Washington dan Teheran, ketegangan hubungan kedua negara tersebut tidak hanya membahayakan tujuan non-proliferasi Eropa namun juga mempertinggi risiko peningkatan eskalasi militer lebih lanjut di kawasan.
Berkembangnya konfrontasi langsung atau tidak langsung antara pasukan yang didukung AS dan Iran di Timur Tengah akan semakin memperburuk situasi kawasan yang pada gilirannya akan menjadi beban berat bagi ekonomi negara-negara Eropa, termasuk masalah penanganan pengungsi yang terus bertambah.
Eropa kini menemukan dirinya terjebak di tengah-tengah konfrontasi Teheran dan Washington. Presiden Trump mendesak Eropa untuk melakukan negosiasi ulang kesepakatan JCPOA dan menentang pengembangan rudal balistik Iran. Iran tampaknya menutup semua pintu diplomasi dengan AS dan mendesak pihak Eropa untuk tetap fokus dengan kesepakatan JCPOA.
Para pejabat Prancis, Jerman, dan Inggris serta Uni Eropa telah mengingatkan Washington bahwa tidak ada negosiasi ulang JCPOA dan kesepakatan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan isu-isu regional lainnya.
Pemerintah Eropa juga telah menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan AS dalam menangani isu-isu kontroversial lainnya yang melibatkan Iran, asalkan Presiden Trump tetap dalam koridor JCPOA.
Namun pemerintah AS tampaknya mempunyai jalan yang berbeda dalam upaya penyelesaian krisis nuklir Iran. Atau memang sengaja menjaga ritme konfrontasi dengan Iran sebagai modal konfrontasi jangka panjang.
Sehingga pihak Eropa sangat prihatin melihat eskalasi regional Timur Tengah ke depan yang menunjukkan peningkatan persaingan terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Iran dan Saudi Arabia.
Sementara itu, negara-negara Timur Tengah lainnya semakin mendapat tekanan dari mitra regional tradisional, seperti Arab Saudi dan Israel, untuk membatasi hubungan mereka dengan Iran. (Agus Setiawan)
