NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai stabilisasi harga pangan untuk komoditas bahan pokok seperti beras, gula pasir, daging sapi dan minyak goreng tidak diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat.
Direktur INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan harga pangan selama musim Ramadhan dan Lebaran 2017 memang stabil, namun dengan harga yang tinggi yang ditunjukkan dengan menurunnya daya beli masyarakat.
“Ketika dibandingkan dengan hasil evaluasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis di bawah Kementerian Perdagangan, harga pangan stabil, tapi stabil tinggi,” ujar Enny di Kantor INDEF, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Menurutnya, harga pangan tersebut justru cenderung berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Sehingga diartikan, upaya stabilisasi harga belum mampu memulihkan daya beli masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terhadap 160 pasar di Indonesia selama periode 9 September 2016 sampai 12 Juni 2017, harga sejumlah komoditas pangan masih cenderung lebih tinggi.
Harga beras medium di pasar lebih mahal 17 persen dari harga acuan, harga gula pasir lebih mahal 10,1 persen, harga daging sapi kualitas 1 lebih mahal 47 persen, harga daging sapi kualitas 2 lebih mahal 37 persen dan harga minyak goreng curah lebih mahal 19 persen dari harga acuan.
INDEF menilai, seharusnya ketika harga komoditas pangan stabil dengan harga normal dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan begitu, porsi pendapatan masyarakat dialokasikan lebih banyak kepada komoditas yang hanya mampu dikonsumsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa harga pangan menunjukkan deflasi, salah satu contohnya di Provinsi Jawa Timur. Namun penjualan ritel di daerah tersebut juga tidak menunjukkan angka yang positif.
Untuk diketahui, pemerintah telah meningkatkan anggaran yang signifikan untuk menargetkan program swasembada padi, jagung, kedelai dan gula dalam tiga tahun.
Anggaran belanja untuk keempat komoditas tersebut melonjak 61,7 persen dari Rp40,2 triliun pada 2014 menjadi Rp65 triliun pada 2017. Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata dinilai belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh kepemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pewarta: Ricard Andika
Editor: Achmad Sulaiman
