NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ekonom senior, Rizal Ramli, yang juga mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid memberi peringatan bertambahnya beban hidup rakyat akan segera makin berat dan terhimpit. Hal ini terkait akan berlangsungnya pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di DPR RI.
RUU PNBP itu dianggap akan membebani rakyat karena berencana menjadikan uang pangkal, uang semester pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan sebagai objek sasaran PNPB. Rizal menyebutkan, dengan pungutan biaya atau charge biaya tersebut dianggap memalak rakyat.
“Mau kawin kena biaya lagi, mau cerai kena biaya, mau rujuk kena biaya, universitas mau melakukan akreditasi, pendidikan harus bayar lagi, uang pangkal harus bayar lagi, uang semester harus bayar lagi, fasilitas kesehatan juga, semua ada pungutannya,” kata Rizal dalam diskusi RUU PNBP Lolos, Rakyat Tambah Beban,” di Hotel Amaris, Tebet, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Baca juga: Sri Mulyani Vs Rini Soemarno: Cita Rasa Internasional Vs Lokal
Rizal pun bertanya-tanya mengenai kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani, soal ke mana saja uang hasil pajak yang dibayar oleh rakyat. Menurutnya, ini semua akal-akalan belaka untuk menutupi pembayaran utang karena target penerimaan pajak yang gagal.
“Sri Mulyani itu belajar dari mana? Pendidikan di luar negeri bebas pajak. Karena mereka mengerti kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan,” ucap Rizal.
Baca juga: Peran Sri Mulyani Dinilai Hanya untuk Memastikan Indonesia Bisa Bayar Utang ke Bank Dunia
Dia mencontohkan, pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1800-an memberlakukan land grand, dunia pendidikannya difasilitasi dengan berbagai kebijakan yang benar.
“Di Amerika yang merupakan negara super kapitalis saja memurahkan, menggratiskan pendidikan bagi rakyatnya. Karena mereka sadar, agar bangsanya maju rakyatnya harus terdidik dan terpelaja. Pendidikan itu penting untuk kemajuan bangsa,” ujar Rizal
Rizal mengatakan bahwa pemerintah telah gagal membangun ekonomi negara di bawah asuhan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, pemerintah telah membohongi publik. Rizal mengatakan bahwa prioritas anggaran ekonomi bangsa ternyata bukan untuk infrastruktur seperti yang dikampanyekan selama ini.
“Prioritas kita nomor satu adalah bayar utang. Yang kedua pendidikan, 20 persen dari anggaran negara, yang ketiga baru infrastruktur,” kata Rizal.
Baca juga: Apa Prestasi Sri Mulyani? Bahasa Inggrisnya Bagus
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyebutkan bahwa jika RUU PNBP lolos, maka elektabilitas Joko Widodo akan merosot. “Jika RUU PNBP yang sangat memberatkan rakyat ini lolos, elektibilitas Pak Jokowi akan merosot. Apa memang ini maunya?”
“Langkah-langkah yang tidak benar adalah upaya sistematis untuk menggerogoti elektabilitas Presiden Jokowi. Ini untuk mendongkel. Rakyat dibuat semakin terbebani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” tuturnya.
Reporter: Ricard Andhika
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
Artikel terkait:
- Sri Mulyani: Negara Zalim Kalau Tak Mau Dukung Generasi Milenial
- Sri Mulyani Sebut Transaksi Online Meningkat 250 Persen di 2017
- Rontoknya Pusat Perbelanjaan Picu Sri Mulyani Panik
- Jokowi Diduga Sebar Hoax, Sri Mulyani ‘Geram’
- Selama Jabat Menkeu, DPR: Sri Mulyani Belum Melakukan Apa-apa
- Jika Tak Hati-hati, DPR: Sri Mulyani Bisa Dicap Sebagai Agen Neolib
- Defisit APBN dan Jebakan Hutang: Sri Mulyani Hanya Langgengkan Neoliberalisme
