NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Setidaknya tiga sosok menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024 menjadi sorotan hingga kritikan. Ketiganya dinilai memiliki sisi-sisi negatif bagi citra Jokowi meskipun ini menjadi periode terakhir eks wali kota Solo setelah memimpin satu dekade.
Sosok pertama tentu saja hadirnya Prabowo Subianto di kabinet Jokowi. Ketum Gerindra ini diketahui merupakan rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden yang selalu dimenangkan eks wali kota Solo.
“Saya pikir masuknya Prabowo dalam jajaran kabinet bukan karena adanya persamaan platform politik, karena dalam kampanye pilpres kemarin kita sama-sama mengetahui adanya pertentangan platform politik di antara dua kandidat. Prabowo cenderung anti terhadap neoliberalisme, sebaliknya Jokowi memposisikan diri sebagai pelayan neoliberalisme,” kata pengamat politik, Bin Firman Tresnadi saat dihubungi redaksi di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Tida adanya kesamaan platform politik Prabowo dan Jokowi tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa kali ini motif bergabaungnya Gerindra ke pemerintahan semata soal berbagi kua kekuasaan. Sebab, kata dia, ketika lawan menjadi kawan maka hanya ada dua hal yang mendasarinya yakni adanya kesamaan platform politik. “Kedua, karena ingin berbagi kue kekuasaan,” tukasnya.
Karenanya, lanjut Bin Firman, masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi akan menjadi contoh buruk terhadap perkembangan politik di mata masyarakat sekalipun adanya alasan mantan Danjen Kopassus itu kiprahnya memang sangat dibutuhkan.
“Masuknya Prabowo ke dalam kabinet akan menjadi contoh buruk terhadap perkembangan politik ke depan di mata rakyat. Bahwa politik hanya sebatas bagi-bagi kue kekuasaan. Tak kurang, tak lebih,” sebutnya.
Sosok kedua dan ketiga adalah Sri Mulyani Indrawati dan Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut Firman, Sri Mulyani adalah motor neoliberalisme di Indonesia. Sementara Yasonna sudah diketahui sebagai sosok yang sukses memuluskan revisi UU KPK dan tengah mendorong RUU KHUP disahkan, padahal itu anti demokrasi.
“Jika dilihat dari rencana-rencana kerja pemerintah kedua Jokowi yang disampaikan ke publik dan melihat susunan kabinet secara utuh di mana Sri Mulyani sebagai motor neoliberalisme di Indoensia,” sebut Firman.
“Dan Yasonna Laoly yang sukses memuluskan revisi UU KPK, dan sedang mendorong RUU KHUP yang anti demokrasi, masih dipertahankan. Maka sudah jelas akan dibawa ke mana republik ini yakni meliberalkan ekonomi, mempersempit ruang demokrasi,” kata dia.
Seperti diwartakan, Sri Mulyani kembali dipilih Jokowi untuk meneruskan kerjanya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Begitu pula, Yasonna tak tergoyahkan di kursi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). (eda)
Editor: Eriec Dieda
