NUSANTARANEWS.CO – Sebuah sindiran keras terlontar dari Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ditanya menganai apa prestasi Sri Mulyani? Dirinya menjawab bahasa Inggrisnya bagus, mau bukti? Logat Jawanya sudah tak kedengaran.
“Selain itu saya kira tidak ada, paling tidak selama masa pemerintahan Jokowi. Pada era SBY dia diduga terlibat skandal Bank Century yang sampai sekrang ini tidak jelas urusannya,” ungkapanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa yang diterima (31/10/2017).
Dirinya melanjutkan Sri Mulyani menjalankan proyek tax amnesty. Menurut Daeng, tax amnesty dianggap sebagai skandal penghapusan piutang pajak pemerintah dalam jumlah besar. Skandal ini melibatkan DPR yang mensyahkan UU tersebut.
Akibatnya negara kehilangan potensi pajak ratusan triliun. Selain itu tax amnesty diduga menjadi ajang pencucian uang salah satunya kasus transfer stanchart beberapa waktu lalu.
Selama menjabat menteri keuangan di era Jokowi, Sri Mulyani dinilai miskin prestasi. Daeng menjelaskan, penerimaan pajak pemeritah jauh menurun dibandingkan periode sebelumnya. “Kalau Anda mengkonversi APBN Indonesia sejak 2015 sampai sekarang maka penurunan hampir separuh terhadap USD dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Tidak hanya penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak juga minim,” sambungnya.
Dirinya berpandangan bahwa mantan pejabat bank dunia ini tampaknya hanya punya satu prestasi yakni memastikan Indonesia bisa bayar utang ke Bank Dunia dan lembaga keuangan lainnya. Publik tau sebenarnya Sri Mulyani ditugaskan untuk itu. Tak peduli daya beli rakyat merosot, petani miskin, buruh makin susah, pemerintah daerah anggarannya merosot, yang penting baginya Indonesia setia dalam membayar utang.
“Dari mana dana untuk bayar utang tersebut? Tentu saja dari utang baru yang terus ditumpuk. Menteri keuangan Presiden Jokowi ini sangat ahli dalam berhutang. Akibatnya utang pemerintah Jokowi dalam 3 tahun pemerintahannya telah melampaui jumlah yang dibuat SBY 10 tahun dan lebih dari dua kali utang pemerintah Soeharto 30 tahun bahkan dengan menghitungnya pada tingkat nilai tukar saat ini,” ujaranya.
Tahun ini target penerimaan negara dari pajak dan PNBP tampaknya tidak akan ter apai. Jika perkembangan nilai tukar terus merosot maka besar kemungkinan pemerintah tidak bisa bayar utang. Apa yang akan terjadi? Jual aset negara. Aset yang mana? Aset BUMN. Kepada siapa? Kepada taipan dan asing. Prestasi yang amat sederhana. (*)
Editor: Romandhon
