Menkeu Sri Mulyani/Istimewa/Net
Menkeu Sri Mulyani/Istimewa/Net

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Seberapapun bersikerasnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membantah ihwal menurunnya daya beli di masyarakat tampaknya sudah tak berlaku lagi. Ini menyusul fenomena rontoknya satu persatu pusat perbelanjaan di Ibu Kota.

Sebagaimana diketahui, tutupnya dua gerai milik PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) di Pasaraya Manggarai dan Pasaraya Blok M merupakan sinyal konfirmasi bagaimana perekonomian saat ini tengah benar-benar lesu. Dan sepinya pengunjung adalah bukti daya beli menurun.

Sebelumnya pusat perbelanjaan di pasar Glodok dan Tanah Abang lebih dulu gulung tikar. Seakan seperti bola liar, redupnya pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta juga menyasar WTC Mangga Dua, Jakarta Utara dan Mangga Dua Mall, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Dimana banyak terdapat toko-toko yang tutup di sana. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Menurut petugas keamanan di WTC Mangga Dua, kondisi ini bukan karena para si pemilik toko libur atau belum buka, melainkan karena mereka memang terpaksa berhenti berjualan lantaran sepi pengunjung.

“Ini memang kondisinya sepi begini, semua toko sudah banyak yang tutup sejak lama,” ungkap seorang petugas keamanan di lokasi kepada salah satu jurnalis Detik.

Begitupun juga dengan apa dirasakan oleh Rudy dan Parman. Dua seorang pedangan di Mangga Dua Mall Sawah Besar ini mengeluhkan sepinya para pengunjung disana. Rudy dan Parman mengaku tidak begitu tahu penyebab sepinya pengunjung di Mangga Dua Mall.

Situasi ini kian menegaskan bahwa ekonomi Indonesia yang diklaim pemerintah stabil, sebenarnya hoax atau tidak benar. Mungkin ini kiranya yang mendorong mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia, Rizal Ramli turut angkat bicara dan menyebut Menkeu Sri Mulyani tengah dilanda kepanikan akut. Hingga beberapa kebijakannya seperti pajak penulis dan seniman serta pajak hp dinilai sebagai kebijakan konyol.

Dalam sebuah kicauannya di media sosial, Rizal Ramli secara blak-blakan menyebut Sri Mulyani panik sepanik-paniknya. “Saking paniknya uber setoran cicilan utang, HP harus didaftarkan sebagai harta. Depresiasi HP sangat tinggi, kok ilmunya cuman segitu Mbok Srie,” tulisnya.

Sementera itu, peneliti Atlantika Institut Nusantara Jacob Ereste menganggap wajar jika Menkeu Sri Mulyani saat ini dirundung kepanikan. Mengingat defisit negara yang tak berkesudahan (baca: tax amnesty).

Merespon anomali ekonomi serta utang negara saat ini, awal bulan September lalu Sri Mulyani bersama Komisi XI DPR RI langsung tancap gas menggelar rapat untuk membahasa pengelolaan utang negara yang terus membengkak.

Dalam laporannya, utang pemerintah saat ini nyaris tembus di angka 4.000 triliun atau tepatnya Rp 3.706,52 triliun perakhir Juni 2017 lalu. Nominal ini meningkat sebesar Rp 34,9 triliun dari bulan sebelumnya.  Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN Perubahan 2017 sebesar 3.717 triliun, rasio utang pemerintah hingga Juni 2017 sebesar 27,02% dari PDB.

Salah satu indikator kuat mengapa Indonesia mengalami anomali ekonomi, karena ketidakcermatan pemerintah dalam memahami kondisi ekonomi riil di masyarakat. Dimana pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tidak memberikan keuntungan nyata di sektor riil. Dengan kata lain, alih-alih menumbuhkan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot justru menggencet perekonomian dalam negeri.

Pewarta/Editor: Romandhon

Komentar