NUSANTARANEWS.CO – Peristiwa bersejarah Inggris keluar dari Uni Eropa memang menarik dicermati. Lebih-lebih bila persoalan ini dipandang dari sudut politik dan sosial internal Inggris sendiri. Peristiwa ini bisa dibilang sebagai langkah Inggris untuk mempertegas nasionalismenya. Apalagi negara-negara Uni Eropa saat ini tengah dilanda berbagai macam krisis, dari ekonomi hingga soal membanjirnya pengungsi dari Timur Tengah.
Kebijakan The Arab Spring yang bergulir sejak 2010 silam. Arab Spring telah memancing terjadinya gelombang revolusi besar-besaran di dunia Arab. Akibatnya, kondisi sosial-politik Timur Tengah goncang, konflik sektarian menjadi ciri paling mencolok. Alhasil, perang saudara tak terelakkan. Kondisi tak karuan ini membuat warga sipil di sejumlah negara Arab mencari perlindungan dan keselamatan. Salah satu langkah paling mungkin yang ditempuh adalah mencari suaka politik ke Eropa. Dan, Eropa pun kebanjiran pengungsi dari Timur Tengah.
Kembali ke Brexit. Pada 23 Juni 2016, Inggris menggelar referendum. Hasilnya, 52% warganya mendukung keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Keanggotaan yang sudah dibangun Inggris selama 44 tahun berhenti. Dan pada Rabu 29 Maret 2017, Theresa May resmi menandatangani proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Referendum warga Inggris menajdi semakin menarik untuk dicermati. Sebab, sejumlah pengamat politik dan sosial menilai keputusan warga Inggris merupakan wujud nyata ketidakpercayaan mereka terhadap para elit pemerintahan. Dan kebanyakan warga yang memilih keluar adalah berasal dari kalangan miskin dan kurang berpendidikan.
Bahkan ada yang menyebut, kuatnya suara warga itu adalah mereka yang terkena dampak paling parah dari krisis ekonomi. Membanjirnya para pengungsi juga disebut sebagai alasan lain karena kedatangan mereka mengancam keberadaan rakyat pribumi Inggris.
Yang paling menderita akibat kemenangan Brexit adalah pekerja imigran atau ekspatriat di Inggris. Mereka terancam di deportasi. Sebagai informasi jumlah pekerja imigran di Inggris mencapai 1,2 juta orang yang kebanyakan berasal dari negara-negara Eropa Timur. Menurut data Reuters, pada 2014 sebanyak 853 ribu pekerja berasal dari Polandia, 175 ribu dari Rumania dan 155 ribu dari Lithuania. Menurut laporan CNN, warga Eropa di Inggris mengaku mulai resah.
Peneliti senior dari Brookings Institution yang berbasis di Amerika Serikat, William Galston seperti dilansir AFP menilai bahwa pola yang terjadi di Inggris (Brexit) merupakan perpecahan demografi. Hal itu tak terlepas dari ketidakpercayaan warga terhadap para elite yang cenderung terbuka dengan imigran. Karena bagaimana pun, di berbagai bidang, terutama sektor ekonomi di wilayah pedesaan lebih cenderung dikuasai imigran. Terutama di sektor tenaga kerjanya, termasuk juga di kota-kota besar.
Menurut Galston, warga lokal Inggris sudah tidak percaya kepada para elite politik. Sebabnya, hingga sekarang mereka tidak melihat adanya partai politik yang memahami ketidakpuasan warga, dan menanggapinya.
Sementara pakar politik dari Go-Governance Institute di Wina, Austria Melanie Sully mengatakan situasi seperti di Inggris wajar terjadi. Sebab, ketika elite pemerintahan tidak mendapatkan kepercayaan politik, maka hal itu akan menjadi lubang hitam yang bergerak masuk dan menyedot situasi serta membangun diri mereka guna melanggengkan kehendaknya.
Galston melihat pola serupa tengah menjangkiti Amerika Serikat pasca naiknya Donald Trump. Dengan semboyan America First, Trump tengah berupaya keras mendahulukan kepentingan warganya ketimbang memberikan kesempatan terbuka kepada para imigran. Tidak benar bila Trump dituding proteksionis, terutama dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Toh nyatanya, Trump adalah sosok realis pasar. Ia bukan setahun dua berkecimpung dalam dunia bisnis. Semua sudah diperhitungkan Trump, termasuk untung dan ruginya. Artinya, secara umum, Inggris dan AS memiliki pola serupa dalam konteks menyikapi banjirnya imigran.
Penulis: Eriec Dieda
Editor: Achmad Sulaiman
