NusantaraNews.co, Jakarta – Senator Ahmad Nawardi mengaggap PT. Garam sebagai perusahaan pemerintah yang khusus mengurusi garam gagal dalam menjalankan tugas pokoknya. Bagi Nawardi, PT. Garam yang ditugasi membangun kemandirian di bidang garam tidak mampu mewujudkan cita-cita swasembada dan kesejahteraan petani.
“Penyertaan modal pemerintah untuk garam ini terus meningkat, tetapi kerja perusahaan PT. Garam kok loyo dan lesu. PT. Garam ini hanya surplus anggaran, tetapi defisit strategi dan pengelolaan. Justru yang ditampilkan, kasus izin impor pertengahan 2017 kemarin,” sesal anggota DPD RI daerah pemilihan Jatim itu melalui sambungan telepon, Rabu, (24/10) pagi.
Nawardi menambahkan, sepanjang tahun 2017 produksi garam PT. Garam tidak mencapai target. Menurut Nawardi, di awal tahun 2017, PT. Garam menargetkan produksi sebanyak 315.500 ton, namun setelah produksi selesai pada November 2017 lalu, PT. Garam hanya mampu menghasilkan 194.300 ton.
“PT. Garam memiliki rapor merah dalam neraca produktifitasnya. Alasan yang terus diulang adalah soal iklim dan cuaca. Menurut saya, alasan itu justru menampakkan ketidakmampuan PT Garam dalam menganalisa peluang,” tegas Nawardi.
Nawardi beranggapan, kebutuhan garam ke depan akan terus meningkat, baik garam konsumsi, pengawetan, farmasi, dan industri. Jumlah populasi penduduk yang makin meningkat, menurut Nawardi, juga akan mempengaruhi jumlah konsumsi garam masyarakat.
“Segera buka sentra-sentra produksi garam baru yang luas di daerah ideal dengan intensitas curah hujan terendah. Karena kualitas juga harus berjalan seiring dengan kauntitas, maka daya saing garam nasional bisa dekembangankan dengan penggunaan tekhnologi maju dan mekanisasi,” imbuh Nawardi.
“PT. Garam kabarnya memang menggunakan tekhnologi maju, tetapi kok kualitas produksinya tetap rendah dan tidak produktif,” tambahnya.
Padahal, menurut Nawardi, suntikan anggaran untuk menyerap garam di sentra-sentra produksi lokal sudah banyak. Tahun ini, sekitar 500 miliar dana dialokasikan untuk menyerap garam lokal. Tetapi menurutnya, skema penyerapan oleh PT. Garam terkesan fiktif karena tidak jelas datanya.
“Ratusan miliar untuk menyerap garam lokal itu bagus, tetapi lengkapi juga dengan data akurat. Seberapa banyak potentially yang bisa diserap, di daerah mana saja, bagaimana pola distribusinya, dan sebagainya. Semua itu kan masih abu-abu,” tegasnya.
Nawardi menilai, PT. Garam mesti membenahi pola dan strategi untuk meningkatkan produksi dan daya saing garam nasional. Dari tahun ke tahun, garam nasional justru tidak kunjung membaik sementara impor terus meningkat.
“Kita hendak dorong pemerintah dan industri untuk menyongsong swasembada garam nasional, seperti Australia. Salah satunya, transparansi distribusi dan harga garam oleh PT. Garam,” sambungnya.
Nawardi mengaku khawatir ada indikasi tidak sehat pada proses impor garam. Ia berharap, tranparansi oleh PT. Garam dan pemerintah penting untuk mengantisipasi ada mafia garam untuk kepentingan kelompok tertentu. “Swasta dan masyarakat harus ikut mengawal kebijakan itu. Jangan sampai ada indikasi memperkaya diri dan kelompok kepentingan. Kita tolak itu mafia garam,” tutupnya.
Pewarta: Muchlas Jaelani
Editor: Achmad S.
