NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Megaproyek infrastruktur yang notabene menjadi pekerjaan besar yang diharapkan oleh rakyat dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, ternyata belum mampu mengangkat pendapatan rakyat pada umumnya. Justru, megaproyek ini menjadi beban yang harus dipikul rakyat di masa mendatang untuk melunasinya.
Demikian dikatakan Sekjen Presidium Indonesian Club Hartsa Mashirul melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
“Ketidakhati-hatian pemerintah dalam mengelola negara diasosiasikan seperti mengelola sebuah perusahaan yang berfilosofi profit oriented. Menyamakan pengelolaan negara dengan mengelola perusahaan adalah sebuah tindakan fatal yang akan berakibat pada kebangkrutan negara,” kata Hartsa.
Baca juga: Soal Trans Papua, Jokowi Disebut Mengklaim Keberhasilan SBY
Menurutnya hal ini jelas bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
“Sesungguhnya infrastruktur itu sangat dekat dengan hajat hidup rakyat Indonesia, yang seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk rakyat Indonesia. Bukan dibangun untuk dijual kembali karena sudah merasa untung pada saat itu lalu membangun kembali infrastruktur lain dan untuk dijual kembali terus menerus begitu. Sama seperti halnya sebuah perusahaan yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan akibat jangka pendek dan jangka panjang yang diakibatkannya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara,” katanya.
Baca juga: Jokowi Mulai Prioritaskan SDM Pasca Gagalnya Infrastruktur
Akibat-akibat langsung dan tidak langsung kepada negara dan rakyat seperti halnya beralihnya kepemilikan lahan infrastruktur yang dibangun, tingginya biaya penggunaan hasil infrastruktur yang dibebankan pada rakyat, hingga beban hutang dipundak rakyat dalam pembiayaannya.
Kelebihan hutang pemerintah yang menjadikannya beban pada rakyat menjadikan bangsa ini seperti budak yang selalu siap untuk melayani tuan-tuan penjaja bangsanya sendiri. Seperti halnya pesan Bung Karno pada bangsa ini, jangan sampai kita menjadi kuli ditanah sendiri dan jangan kita menjadi budak diantara bangsa-bangsa di dunia.
“Pesan yang sangat jelas bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pemimpin Negara dan Pemerintahan Indonesia agar menjadi satu hal yang haram bila itu sampai dibiarkan terjadi,” kata Hartsa. (eda/gdn)
Editor: Gendon Wibisono
