Oleh Muchtar Effendi Harahap (Ketua Tim Studi NSEAS)
NUSANTARANEWS.CO – Selama 4 tahun ini Presiden Jokowi berkinerja buruk dan gagal mencapai target di bidang infrastruktur. Beragam faktor penyebabnya.
Kini memasuki tahun ke-lima (tahun terakhir memegang kekuasaan negara, 2019), Rezim Jokowi mulai memprioritaskan di bidang SDM (Sumber Daya Manusia). Mulai meninggalkan promosi infrastruktur dan masuk promosi SDM dapat dibuktikan dalam pernyataan Rezim Jokowi antara lain:
1.Presiden Jokowi mengakui, saat ini Pemerintah baru berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur.Tapi nanti mulai 2019, berkonsentrasi pada pembangunan SDM (27/12/2017). Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan SDA seperti hutan, mineral dan batubara. Kunci menjadi negara maju adalah pembangunan SDM.
2.Jokowi (12/2/2018) mengatakan pembangunan SDM merupakan kerja besar pemerintahannya setelah kerja besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur. Jokowi mengakui, tahun politik semakin dekat. Terkait rencana, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019, Jokowi ingatkan para Menterinya, tahun 2019 adalah tahun politik. Ia minta setelah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, maka mulai 2019 kita harus fokus pada pembangunan SDM.
3.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (15 Maret 2018) mengakui, program besar pembangunan SDM dicanangkan Jokowi, dipersiapkan untuk periode kedua pemerintahan Jokowi, 2019-2024. Pembangunan SDM akan dimasukkan ke dalam RKP 2019. Karena masuk ke RKP 2019, artinya ini untuk periode yang akan datang.
4. Terakhir pd Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2018, di depan sidang MPR, Jokowi mempromosikan kembali pembangunan SDM utk 2019. Di dlm pidato kenegaraan itu, Jokowi berkata, selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan SDA, tapi kita seakan lupa, Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk SDA. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki. Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari “stunting” atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.
Pertanyaan pokok atas prioritas pembangunan SDM utk 2019 ini: 1. Mengapa baru tahun kelima (2019) Rezim Jokowi prioritaskan pembangunan SDM? ; 2. Apakah kinerja Jokowi urus SDM selama empat tahun ini bagus atau buruk, berhasil atau gagal?
Untuk pertanyaan 1 inilah jawabannya:
1.Rezim Jokowi pd dasarnya berusaha mempertahankan kekuasaan negara via Pilpres 2019. Kini sudah berkuasa 4 tahun, 2019 tahun terakhir dan April 2019 sudah pemilihan. Selama 4 tahun ini prestasi Jokowi urus infrastruktur ternyata tidak berpengaruh terhadap sikap positif rakyat tentang dirinya. Hal ini terbukti elektabilitas Jokowi terus terjun bebas alias merosot. Sebagai pengganti infrastruktur, Rezim Jokowi menjanjikan program pembangunan SDM.
2.Dengan program SDM ini Rezim Jokowi berharap dapat sikap positif rakyat dan memproleh suara pemilih dlm Pilpres 2019. Perolehan suara diraih melalui lembaga mediasi seperti Tokoh2 Kemanusiaan, Agamawan, Budayawan, Seniman, Pendidik, Cendikiawan/Intelektual, Petugas Kesehatan, yg selama ini mengkritik kebijakan infrastruktur Jokowi yg terlalu diprioritaskan.
3. Rezim Jokowi dlm hal perolehan suara pemilih Pilpres 2019 telah menyadari, issu infrastruktur atau fisik tidak laku “jual” di masyarakat. Ternyata issu sosial budaya dan ekonomi yang laku jual. Masalahnya, issu budaya dan ekonomi apa yg akan dijual. Rezim Jokowi mencoba pilih issu pembangunan SDM (sosial budaya), sementara sosial ekonomi mengalami kesulitan krn Rezim tidak bisa membuktikan telah berprestasi. Masyarakat tahu persis, Rezim Jokowi gagal meningkatkan kesejahteraan mereka selama 4 tahun ini.
4. Menjelang Pilpres 2019 ini Rezim Jokowi tdk punya data, fakta dan angka utk jualan kampanye telah berprestasi antara lain: raih pertumbuhan ekonomi tinggi (7-8%), cuma mampu 5 %; raih penurunan harga kebutuhan pokok; raih tingkatkan daya beli masyarakat; dan, raih perkuatan Rupiah atas dolar AS. Maka, jualan pembangunan SDM lebih mudah, krn bisa digiring tanpa data,fakta dan angka alias tak terukur.
Untuk pertanyaan 2 di atas, berhasil atau gagal Jokowi 4 tahun ini di bidang pembangunan SDM, inilah jawabannya:
1.Salah satu standar kriteria kinerja Jokowi di bidang pembangunan SDM yakni tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia).IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.Jokowi klaim, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam 4 tahun terakhir terus membaik. IPM meningkat dari 68,90 di 2014 menjadi 70,81 di 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development. Betulkah? Tidak juga.
UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat, IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014.Jika dibandingkan 2015, terjadi penurunan peringkat dari 110 menjadi 113.
UNDP menilai pemerintahan Jokowi masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kesenjangan menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap IPM. Dalam analisis UNDP, kemajuan belum memberi manfaat bagi semua orang dan kesenjangan berdampak pada kelompok tertentu secara tidak proporsional. Terutama perempuan, etnis minoritas dan orang-orang tinggal di daerah terpencil dapat mengalami deprivasi secara terbuka dan tersembunyi. Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan kemiskinan secara tajam dalam dua dekade terakhir, 140 juta warga masih hidup dengan kurang dari Rp. 20.000 per hari.
2. Dari sisi kelembagaan kinerja Jokowi di bidang pembangunan SDM, yakni perencanaan pembangunan SDM pada tingkat RPJMN 2015-2019, Road Map Pemerintah, dan Renstra Kementerian terkait. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengakui, Pemerintah Jokowi-JK belum punya “Roadmap” Pembangunan SDM (Kompas.com, 12 Februari 2018). Karena itu memang harus dibikinnya bukan untuk jangka pendek saja. Tragis tentunya ! Mustahil pembangunan SDM hanya setahun bisa berhasil, kecuali hanya utk bahan kampanye walau palsu alias bohong.
3.Sebagai pembanding, Malaysia sejak era PM Mahathir Mohamad (era Orde Baru di Indonesia) hingga kini secara serius dan berkesinambungan memprioritaskan pembangunan SDM. Bahkan, Malaysia sudah memiliki suatu Badan Khusus mengumpulkan dana dan melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM lokal. Hal ini sudah dilakukan oleh Malaysia dan terbukti sukses mencetak SDM berkualitas. Indonesia era Jokowi? Road Map pembangunan SDM saja belum ada!
4. Beragam kritik pengamat telah muncul atas gagalnya Jokowi urus pembangunan SDM. Salah seorang, Yudi Latif PhD. Ia menilai, kemunculan Jokowi sebagai pemimpin negara membawa arus besar anti-intelektualisme dalam masyarakat. Banyak orang tidak lagi menghargai pikiran, bahkan mengembangkan sinisme terhadap kedalaman pengetahuan. Para cerdik cendekia sendiri terbawa arus keraguan ini dengan tidak memercayai nilai pikirannya.
Gelombang anti-intelektualisme ini sebagian merupakan arus balik dari pengkhianatan intelektual, tetapi utamanya karena desakan kebutuhan sehari-hari yang tidak segera dipenuhi oleh konsepsi-konsepsi pemikiran (Konfrontasi, Agustus 2018).
Krtik berikutnya dari para Budayawan, disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi saat bertemu di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta (6/4/2018). Mereka menilai, Presiden Jokowi tidak terlalu memerhatikan aspek pembangunan manusia selama 3,5 tahun memimpin Indonesia.
Akhir tulisan ini, tepat diajukan pertanyaan pokok: layak dan efektifkah Rezim Jokowi mengkampanyekan program pembangunan SDM utk tahun 2019 ini dlm rangka perolehan suara pemilih dlm Pilpres 2019 ? Jawabannya: Tidak layak dan tidak efektif!!!
