Connect with us

Ekonomi

Globalisasi dan Perdagangan Bebas Kerap Dijadikan Dalih untuk Menjual Aset Perusahaan Negara

Published

on

Gedung Kementerian BUMN. (Istimewa)

Gedung Kementerian BUMN. (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Indonesian Club mengatakan pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa ini terjadi seakan menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan dan seolah saling tahu untuk mengusung kepentingan sesaat dirinya dan segolongannya. Satu persatu aset perusahaan negara yang dibuat oleh para pendiri bangsa tergadai dengan mengatasnamakan Undang-Undang dan globalisasi dengan perdagangan bebasnya.

“Amerika Serikat yang menjadi aktor utama perdagangan bebas, saat ini terpaksa harus mengetatkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan negaranya dikarenakan perdagangan bebas menjadi ranjau yang memakan tuannya sendiri. Mereka tengah memperisai diri dengan mengatur perdagangan melalui kebijakan-kebijakan proteksionisme,” kata Sekjen Indonesian Club, Hartsa Mashirul, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Menurutnya, berbanding terbalik dengan Indonesia yang terus mengobral asetnya dengan berbagai alasan termasuk membengkaknya belanja negara dan defisit pendapatan negara. Di sisi lain, kata dia, kebijakan suku bunga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi disektor riil secara signifikan. Akibatnya harga kebutuhan pokok terus melambung mencekik rakyat.

“Rakyat dipertontonkan ulah kebijakan pemerintah dan perilaku elit yang mementingkan kepentingan diri dan golongannya dalam mencapai kekuasaan. Korupsi dan pertikaian di elit politik pemerintahan yang merajalela tumbuh subur berbanding lurus dengan suburnya begal atau geng motor yang mengancam stabilitas politik dan keamanan,” terang Hartsa.

Dia menilai rakyat yang semakin susah dalam memenuhi kebutuhan mendasar harus menghadapi teror kenaikan harga setiap hari untuk memperpanjang hidupnya. Salah pengelolaan negara dan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat kesenjangan sosial antara elit dengan rakyat yang terus menjauh.

Loading...

“Rakyat ditempatkan dalam posisi darurat kebutuhan pokok akibat kesalahan pengelolaan ini. Tak dapat dihindarkan bila kekacuan pengelolaan ini akan melahirkan sebuah anarki yang berpotensi tinggi memecah belah dan menghancurkan bangsa Indonesia apabila kita sebagai anak bangsa tidak turut serta untuk bahu membahu mengembalikan sistem berbangsa dan bernegara pada pondasinya,” tutupnya. (eda/gdn)

Baca Juga:  Konflik Dengan PT MA, Dewan Adat Dayak Kaltara Bakal Gelar Ritual Hukum Adat

Editor: Gendon Wibisono

Loading...

Terpopuler