EkonomiLintas NusaPolitik

Program Desa Migran, Cara Menaker Tekan Angka TKI Non-Prosedural

NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Kenetagakerjaan (Kemnaker) resmikan luncurkan program pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Program yang ditujukan bagi desa yang menjadi kantong-kantong TKI ini merupakan terobosan baru Kemnaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa program Desmigratif ini juga memiliki manfaat selain memberdayakan TKI mulai dari desa. Dimana, Desmigratif merupakan pelayanan dan perlindungan TKI secara terpadu dan berbasis desa.

Baca : Baca : Terobosan Baru Menaker; Berdayakan TKI Dengan Program Desmigratif

“Program ini dirancang sekaligus untuk menekan jumlah TKI Non-Prosedural yang termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya,” kata Menaker Hanif dalam sambutannya di acara pencanangan Program Desmigratif di Desa Kenanga, Indramayu, Selasa (27/12/2016).

Tujuan tersebut di luar dari empat kegiatan utama dalam program desmigratif yang telah dicanangkan oleh Menaker. “Melalui pusat layanan migrasi di desa kita percaya bahwa pencegahan TKI non-prosedural bisa di tekan karena selama ini calo-calo banyak beredar di desa dan calo-calo ini atau sponsor juga merekrut warga desa untuk kepentingan kerja di luar negeri,” terangnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD Nunukan Akan Perjuangkan Aspirasi Terutama Yang Bersifat Mendesak

Baca juga : Ini Empat Kegiatan Utama Program Desmigratif Terobosan Kemnaker

Menaker Hanif menyampaikan, bahwa Pemerintah berharap akan dukungan semua pihak supaya Desmigratif ini bisa berjalan secara maksimal untuk peningkatan kualitas migrasi pelayanan migrasi dan perlindungan migrasi. “Hal tersebut dilakukan agar semua yang terkait dengan migrasi ke luar negeri bisa berlangsung secara cepat, mudah, murah dan aman,” ujar Hanif.

Untuk diketahui, dalam program tersebut, Kemnaker menggandeng dua perusahaan BUMN yaitu Telkom dan BNI. “Telkom akan memberikan dukungan dalam pengembangan Kampung Digital dan penyediaan teknologi informasi untuk peningkatan kewirausahaan Desmigratif salah satunya melalui pemasaran online. Sementara BNI akan mendukung dalam pengelolaan Rumah Belajar Desmigratif sebagai sarana edukasi masyarakat,” jelasnya. (red-02)

Related Posts

1 of 14