NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan adanya kontradiksi antara visi menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan nasional. Menurutnya, mustahil ide poros maritim terealisasi tanpa topangan industri pertahanan yang memadai.
“Disitu saya sampaikan, sebenarnya khan untuk mencapai negara maritim dunia, maka ada dua hal penting bagaimana pembangunan postur kekuatan dan proyeksinya. Dan bagaimana masalah industri pertahanan. Karena itu yang harus didorong presiden. Terwujudnya kemandirian industri pertahanan,” ujar Connie dalam diskusi “Polemik Alutsista” di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Baca juga: Intelijen Maritim, Data Gathering dan Network Centeric Warfare
Connie menyatakan, anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk bidang pertahanan tahun 2017 relatif kecil. Ia menilai anggaran yang hanya sebesar 108 Triliun tersebut jauh dari cukup untuk menguatkan basis pertahanan penopang visi poros maritim dunia.
Ia khawatir Panglima TNI sebagai pemangku jabatan tertinggi militer Indonesia mendapat imbas paling nyata dari anggaran kecil tersebut. Akibatnya, kata dia, Panglima TNI akan terpaksa harus berpikir keras untuk mensukseskan visi poros maritim dengan anggaran pertahanan yang ada.
Kemungkinan Pengadaan Alutsista Skala Besar Terjadi Tahun Depan – https://t.co/7b6MEuaAJn #nusantaranews
— Nusantara News (@redaksiNN) August 15, 2017
“Nah saya nggak tau, bagaimana bisa Panglima TNI mendapatkan jatah kesuksesan yang saya harapkan dengan menjadikan negara poros maritim? Apakah beliau tidak bermanuver di tempat lain,” ucapnya.
Connie membandingkan, anggaran Kepolisian Republik Indonesia justru lebih realistis daripada anggaran untuk alat utama sistem pertahanan (Alutsista) bagi Tentara Nasional Indonesia. Seharusnya, ucap dia, anggaran bagi TNI menyesuaikan dengan kebutuhan kerja pertahanan.
Baca juga: Catatan Akhir 2016: Jalur Sutra Maritim China, TKA China dan Program Tol Laut Jokowi
“Kok saya melihat Pak Tito (Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian) kerja, Panglima kurang kerja. Saya lihat pak Tito sebagai Kapolri dia bisa menaikkan anggaran keamanan. Empat puluh empat triliun pada tahun 2014 menjadi empat puluh tujuh triliun pada tahun 2017. Berarti di mata saya, Pak Tito itu sudah bisa menerangkan soal keamanan,” terangnya.
Sementara, lanjutnya, Panglima TNI yang tahun 2014 mendapat anggaran Rp 86 triliun hanya menaikkan anggaran menjadi Rp 108 triliun pada tahun 2017.
“Kalo kita hitung kasar aja nih, harusnya panglima mendapat 668 triliun harusnya. Kenapa TNI kita berubah, saat Presiden menyatakan kita menjadi poros maritim dunia, otomatis kita menjadi negara dirgantara dunia. Tadinya kita defensif, kita menjadi ofensif,” paparnya. (castro)
Editor: Eriec Dieda
