Opini: Salamuddin Daeng*
NUSANTARANEWS.CO – Baru baru ini Pemerintah Jokowi mengumumkan bahwa uang tax amnesty yang sudah masuk telah mendekati angka Rp. 1000 triliun. Wah ini hebat sekali…!
Belum pernah sepanjang sejarah Republik ini ada pembentukan asset baru sebesar itu hanya dalam tempo 3 bulan. Tax amnesty diklaim telah membawa hasil yang sangat fantastis. Top markotop
Tapi anehnya, mengapa pemerintahan Jokowi dan menteri keuangan Sri Mulyani justru melakukan pemotongan anggaran Anggarab Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)? Sebagaimana diketahui APBN 2016 telah dipotong sebelumnya melalui APBN Perubahan (APBN-P) 2016 senilai Rp. 160-an triliun.
Tidak hanya itu Sri Mulyani juga melakukan pemotongan anggaran Rp. 130 triliun tanpa persetujuan DPR dan memicu keresahan seluruh pemerintah daerah. Seharusnya Pemerintah Daerah menolak keras pemotongan ini..!
Bahkan, menteri keuangan juga berencana akan melakukan pemotongan tahap II yang diperkirakan angkanya lebih besar dari pemotongan tahap pertama.
Pertanyaannya, kemana uang tax amnesty itu menguap? Apakah ini masuk ke kantong kantong pribadi pemungut pajak? Jika itu benar, betapa banyaknya uang mereka. Atau apakah uang tax amnesty yang tertutup tersebut dijadikan sebagai bancakan untuk memeras?
Itu sangat mungkin terjadi. Bagaimana tidak. Pajak yang normal yang aturan hukumnya sudah ketat saja masih bisa dimanipulasi dalam jumlah besar. Apalagi tax amnesty yang abu-abu.
Jika benar ada uang mendekati Rp 1000 triliun hasil tax amnesty, dimana uang uang tersebut ditempatkan? Kalau diperiksa satu persatu tempat tempat mengalirnya uang, tampaknya semua sepi sepi saja. Dalam catatan BI nilai cadangan devisa tidak bergerak baru 113 miliar dolar, devisa yang tipis sekali.
Sementara bursa saham juga tidak bergerak dan bahkan cenderung turun. Bukti paling nyata adalah nilai tukar rupiah terhadap US dolar yang jalan ditempat dan cenderung turun, padahal katanya ada ratusan triliun masuk dari repatriasi asset.
Pengumuman pemerintah bahwa nilai repatriasi sudah hampir mencapai Rp. 1000 triliun merupakan propaganda manipulative terbesar dalam abad ini. Pemerintah ini ibarat orang fakir lagi miskin yang mengemis dipinggir jalan, tapi sesumbar memiliki puluhan gedung pencakar langit di jalan Sudirman Jakarta. Apa tidak kuatir nanti dituduh orang gila?. (Ed. Red-02)
*Salamuddin Daeng, Pengamat pada Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno.
