Connect with us

Politik

Penambahan Wakil Menteri Dinilai Bebani Keuangan Negara

Published

on

penambahan, wakil menteri, keuangan negara, roy suryo, nusantaranews

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berposes bersama para wakil menteri Kabinet Indonesia Maju usai pelantikan. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Rencana Presiden Jokowi menambah kursi wakil menteri mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya politisi Partai Demokrat, Roy Suryo.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah melantik 12 wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Ke-12 wakil menteri tersebut di antaranya Wakil Menteri Pertahanan (Wahyu Sakti Trenggono), Wakil Menteri Agama (Zainut Tauhid Sa’adi), Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Angela Tanoesoedibjo), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Surya Tjandra), Wakil Menteri PUPR (Wempi Wetipo), Wakil Menteri Luar Negeri (Mahendra Siregar), Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Alue Dohong), Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Budi Arie Setiadi), Waki Menteri Perdagangan (Theo L Sambuaga), Wakil menteri Keuangan (Suahasil Nazara), Dua Wakil Menteri BUMN (Kartika Wiryoatmojo dan Budi Gunadi Sadikin).

“Jadi, kalau sekarang di Kabinet Indonesia Maju sudah ada 12 Wamen, LN, Han, Ag, Keu, PUPR, LHK, Dag, DesPDTT, AgTR, 2 BUMN, Parekraf ditambah dengan KSP dan badan-badan lain yang gemuk, sebaiknya Presiden Jokowi lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas agar mangkus dan sangkil,” ujar Roy Suryo kepada redaksi, Selasa (12/11/2019).

Roy memandang postur pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlalu gemuk. Apalagi jika nantinya kembali ditambah enam kursi lagi.

“Tapi apa iya kalau baru 12 harus ditambah enam lagi? Dulu KSP dan badan-badan tidak segemuk sekarang,” ujarnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga mengakui posisi wakil menteri sudah ada pada masa SBY sebanyak 18 orang.

Di tengah komitmen Jokowi merampingkan birokrasi, Roy berharap penambahan wakil menteri tidak dilakukan karena hanya akan membuat Kabinet Indonesia Maju tidak efektif dan tidak efisien yang memungkinkan koordinasi menjadi semakin panjang.

Baca Juga:  Fantastis, BPKAD Targetkan 4,6 Miliar untuk Perolehan Pajak Tahun 2019

“Sebaiknya Presiden Jokowi perlu mengutamakan kualitas dari para pembantu-pembantu yang dipilihnya. Jangan malah sekadar mengejar kuantitas karena ujung-ujungnya juga akan membebani keuangan negara,” kata politisi Partai Demokrat tersebut. (eda)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler