NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi I, Saiful Bahri Anshori mengecam tindakan Penasehat negara dan sekaligus pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang dinilai tidak tegas dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang terjai di Rakhine State.
“Aung San Suu Kyi mestinya bertindak dengan cepat untuk mengakhiri konflik dengan etnis Rohingya,” ungkap Saiful, Rabu (20/9/2017).
Saiful mendesak Pemerintah RI untuk meminta kepada dewan keamanan PBB untuk memberikan sanksi berat kepada Myanmar. Apabila kriris kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya tak jua segera diatasi.
“Saya minta kepada pemerintah mendesak PBB, agar segera memberikan sanksi kepada Myanmar, karena tidak mampu mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state,” katanya
Seperti yang telah dilansir oleh VOA Indonesia, Selasa pagi (19/9), Aung San Suu Kyi, berbicara tentang konflik yang terjadi di Rakhine State untuk pertama kalinya setelah bertubi-tubi mendapatkan kecaman dari dunia internasional.
Aung San Suu Kyi mengatakan “Kami ingin mengetahui mengapa eksodus ini terjadi. Kami ingin berbicara dengan orang-orang yang telah melarikan diri dan juga mereka yang tetap tinggal. Saya kira sangat sedikit yang tahu bahwa mayoritas Muslim di negara bagian Rakhine tidak bergabung dalam eksodus ini. Lebih dari 50 persen desa Muslim masih utuh. Desa-desa itu sama seperti sebelum terjadi serangan.”
Ratusan warga Yangon menunjukkan dukungan bagi pemimpin mereka, tetapi para aktivis hak asasi manusia internasional merasa kecewa dengan sikapnya yang tidak pasti tentang kekerasan yang mendorong eksodus pengungsi. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa reaksi terhadap pidato itu paling tepat bisa disimpulkan sebagai beragam.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
