NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengusulkan agar Panglima TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan kebebasan penayangan film untuk seluruh film yang berkaitan dengan sejarah PKI. Sehingga, kata dia, ada rasa keadilan bagi masyarakat untuk mempelajari nilai sejarah dari setiap film yang ada.
Eva menginginkan penayangan dibebaskan juga untuk film berjudul “Jagal” dan “Senyap”. Baginya, film berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI mewakili versi sejarah dari kepentingan pemerintahan Orde Baru.
“Panglima (TNI) harus fair jangan hanya versi propaganda Orba yang boleh diputarin. Tapi versi-versi yang lain juga,” ujar Eva kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Eva khawatir Gatot terjebak pada pemaknaan masyarakat akan adanya kepentingan politik taktis dibalik instruksi penayangan semata film berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Padahal, kata dia, TNI tidak seharusnya masuk ke ranah politik. “TNI kan tupoksinya tidak terkait politik,” ucapnya.
Eva beralasan, satu versi film hanya akan melahirkan pemahaman yang tunggal. Padahal, kata dia, berkepentingan mendapatkan data tentang sejarah G/30/S/PKI tidak semata dari satu referensi saja.
Eva menekankan TNI lebih cermat dalam rangka bekal menghadapi tantangan keamanan kehidupan berbangsa dan bernergara kedepan. Menurutnya, tantangan kedepan bukan hanya PKI yang ia yakini hanya tinggal wacana. “Lembaga TNI harus progresif,” tandasnya. (Kastro)
Editor: Romandhon
