NUSANTARANEWS.CO – Pembahasan APBN-P 2016 di DPR belum dilakukan pembahasan. Sejauh ini, DPR masih menunggu inisiatif dari pemerintah hingga akhirnya pemebahasan APBN-P diusulkan untuk dibahas.
Kendati belum ada kepastian, setidaknya DPR telah mempersiapkan sejumlah catatan kritik atas berbagai kebijakan anggaran pemerintah yang ternilai kurang strategis.
“Kalau kita menunggu. Kan ini belum ada dorongan dari pemerintah. Tapi ini kan kita sudah punya catatan-catatan, input masukan untuk pembahasan APBNP nanti,” ujar Fary di DPR, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Secara pribadi Fary menilai pemerintah masih memiliki banyak kelemahan dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Pertama, kata dia, penerimaan pajak negara yang tidak sesuai target.
Ia menjelaskan pada tahun ini pemerintah kembali mengulangi kealpaannya. Padahal, kata dia, penerimaan pajak negara juga sangat minim.
“Pengalaman 2015 kan juga tidak tercapai,” ungkapnya.
Selain persoalan kecilnya penerimaan pajak, Fary juga mengkritisi besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk program penyertaan modal negara (PMN) bagi perusahaan-perusahaan milik BUMN. Ia berpikir justru akan lebih baik jika ada pengalihan anggaran untuk bidang yang mewakili kepentingan masyarakat.
“Seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Hal lain yang ingin kita kritisi juga terkait utang. Kita nggak mau lah nambah-nambah utang lagi,” sebutnya. (Ahmad)
