NUSANTARANEWS.CO – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyakini bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty tak akan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Menurut FITRA, reaksi Kementerian Keuangan yang bersikukuh mengusulkan tax amnesty masuk ke dalam APBN 2016, hal itu malah menunjukan optimalisasi penerimaan negara sangat buruk,terutama dari sektor pajak.
FITRA juga menuturkan bahwa pihak yang akan diuntungkan dari tax amnesty tak lain dan tidak bukan adalah elit, konglomerat, serta koruptor yang melarikan uangnya ke luar negeri. Menurut Manager Advokasi Seknas FITRA, Apung Widadi, di Jakarta, Selasa, (21/6) ia mengatakan tax amnesty sudah dirasuki ide-ide dari para konglomerat. Anehnya, kata dia, Pemerintah dan DPR malah justru ngotot dan ngebut untuk segera mengesahkannya.
“Saat ini, skenario pembahasan RUU Tax Amnesty sangat mulus adanya. Kaum elit konglomerat, telah dapat memasukan idenya, sehingga Pemerintah dan DPR saat ini setuju membahas dan ngebut untuk segera disahkan,” ujar Apung.
Apung menilai, Pemerintah dan DPR kini tengah mempertaruhkan kedaulatan negara terkait tax amnesty. Jika pemerintah berani mengampuni dengan derajat tarif pengampunan di atas 35 hingga 50 persen, kata Apung, maka kedaulatan negara akan lebih tinggi derajatnya dibanding para elite konglomerat itu.
Sebaliknya, usulan pemerintah yang hanya mengobral 2-3 persen saja, itu sama saja Pemerintah dan DPR telah membiarkan para elite konglomerat menginjak-injak kedaulatan Indonesia. “Jika ini terjadi maka akan terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat lebar di Indonesia, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin,” ucapnya.
Untuk itu, melalui Apung FITRA meminta KPK untuk terus berada bersama rakyat miskin, rakyat yang tertindas dengan menolak cara tax amnesty. Sebab, kata dia, roh tax amnesty adalah ekonomi hitam. (Res/As/Red)
