NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Munas dan Konbes NU Tahun 2017 akan diselenggarakan di Mataram, NTB, 23 hingga 25 November 2017 mendatang. Munas kali ini bertajuk Menguatkan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga.
Menurut Wakil Ketua Panitia Munas, Robikin Emhas mengatakan bahwa kegiatan Pra-Munas di Palangka Raya hari ini, 8 Oktober 2017 dilakukan guna mempertajam tema Munas dan Konbes. Yaitu mengenai persoalan ketimpangan ekonomi dan penguatan ekonomi warga.
“NU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah,” ungkap, Robikin dalam keterangan tertulisnya kepada Nusantaranews, Minggu (8/10/2017).
Dirinya menambahkan, World Bank (2015) menyebut, Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand. Yakni dengan gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,46.
“Satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 0,1% pemilik rekening menguasai 55,7% simpanan uang di bank. Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2000an perusahaan perkebunan, 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai 25 perusahaan sawit,” sambungnya.
Di sisi lain, kata Robiki, 15,57 juta petani tidak punya lahan. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian.
Menurut dia, dengan meningkatnya ketimpangan akan mengancam sendi-sendi kebangsaan karena di luar faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme. NU mendorong Pemerintah berjihad mengatasi ketimpangan dengan menggalakkan pembangunan inklusif yang berorientasi memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran sebesar-besar rakyat Indonesia. Bukan hanya sekadar kesejahteraan segelintir orang atau kelompok saja.
Salah satu sumber penyumbang ketimpangan adalah involusi sektor pertanian.Untuk mengurangi ketimpangan, NU mendorong Pemerintah lebih aktif merealisasikan program Reforma Agraria. Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah, tetapi juga redistribusi akses berupa permodalan dan fasilitas usaha.
Perbankan perlu lebih agresif mengucurkan kredit ke petani dan pelaku usaha kecil dan menengah. Program afirmasi perlu dilakukan agar jumlah pengusaha meningkat dan berkembang. Dibandingkan negara jiran, rasio jumlah pengusaha terhadap penduduk terbilang rendah, sekitar 1,6%, jauh tertinggal dari Singapura (11%) dan Malaysia (4%).
Butir-butir pikiran yang berkembang di seminar akan menjadi materi rekomendasi NU, yang akan dirumuskan di Munas dan Konbes 2017 di NTB, kepada Pemerintah agar fokus menjalankan program pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan di Indonesia.
Pewarta/Editor: Romandhon
