Hankam
PBNU: Pemerintah RRT Tidak Boleh Main-main Dengan Kedaulatan NKRI
Published
1 year agoon
PBNU mengeluarkan sikap terkait sengketa di Laut Natuna yang dilakukan China, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020). (Foto: Adhon/NUSANTARANEWS.CO)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982. Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994.
“Karena itu, tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” ujar Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Menurut PBNU, pemerintah RRT telah secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada peta 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok.
“Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam,” katanya didampingi sejumlah pengurus PBNU.
Sebagaimana diketahui, Filipina sebelumnya telah memperkarakan China atas tindakannya yang agresif di perairan Laut Selatan China pada 2013. Pengadilan Arbitrase PBB yang berpusat di Den Haag pada 2016 memutuskan seluruh klaim teritorial China atas Laut Selatan China sebagai tidak memiliki dasar hukum, termasuk konsep nine dash line dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS. Beijing menolak keputusan tersebut.
Menurut Kiai Said, tindakan Beijing menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia.
“Karena itu, Nahdlatul Ulama mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari Archipelagic State Principle yang dimandatakan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957,” paparnya.
Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, kata dia, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi.
“Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun. Dalam jangka panjang, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik,” tegasnya.
Dia menambahkan, kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan. Ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers.
“Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid,” pungkasnya. (adn)
Editor: Eriec Dieda
You may like
Karolin: NU Salah Satu Organ yang Membidani Lahirnya NKRI
Polemik Natuna, Pemerintah Diminta Segera Bentuk ‘Sea and Coast Guard’
PKS: Laut Natuna Bagian NKRI, Takkan Pernah Bisa Dianeksasi Tiongkok
Soal Provokasi China di Natuna, PBNU Sebut Bela Tanah Air Mati Syahid
Bakamla RI Diminta Segera ke Beijing Bahas Insiden di Laut Natuna
Percepatan Penyelesaian COC Urgen untuk Mencegah Perang di Laut Natuna
Terbaru
Kejar Pengedar Sampai Medan, Polrestabes Surabaya Gagalkan Penyelundupan Sabu 8,5 Kg
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kejar pengedar sampai Medan, Polrestabes Surabaya gagalkan penyelundupan sabu 8,5 kg. Upaya penyelundupan sabu seberat lebih kurang...
DPRD Jatim: Temuan 33 Batu Purbakala di Mojokerto Layak Jadi Obyek Wisata Baru
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim: Temuan 33 batu purbakala di Mojokerto layak jadi obyek wisata baru. Anggota Komisi E DPRD...
MMR Aceh Selatan Gelar Pengajian “Milenial Shalih-Shalihah Pecinta Rasulullah”
NUSANTARANEWS.CO, Aceh selatan – MMR Aceh Selatan gelar pengajian spesial yang dipusatkan di Balai Pengajian Raudhatul Ilmi, Lhok keutapang, Tapaktuan,...
Tangkal Covid-19, MPPI Bagikan APD Kepada Masyarakat di Sebatik
NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Tangkal Covid-19, MPPI bagikan APD kepada masyarakat di Sebatik. Mengawali tahun baru 2021 Satgas Pusat penanganan Covid-19...
Perang Yaman: Ketika Media Utama Barat Kompak Dukung Pemusnahan Negeri Yaman
NUSANTARANEWS.CO – Perang Yaman: Ketika media utama barat kompak dukung pemusnahan negeri Yaman. Departemen Luar Negeri memperingatkan bahwa selama bertahun-tahun Amerika...
Terpopuler
- Gaya Hidup5 days ago
37% Warga Jerman Melakukan Hubungan Seks dengan Orang yang Tak Dikenal
- Resensi5 days ago
Kera Ternyata Telah Menggunakan Peralatan Seperti Manusia Sejak 700 Tahun Silam
- Mancanegara5 days ago
Rusia Bangun Dua Kapal Selam Nuklir Baru Kelas Borei
- Mancanegara5 days ago
F-35 Semakin Gahar Dengan Integrasi Gatling Gun dan LRASM