HeadlinePolitik

Negara Perlu Terjemahkan Pancasila Dalam Bentuk Kebijakan

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peneliti Pusat studi Pancasila Universita Gadjah Mada, Diasma Sandi Swandaru, menilai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidakmampuan penyelenggara negara dalam menterjemahkan pancasila dalam bentuk sistem pemerintahan baik itu kebijakan maupun penerapannya.

“Persoalannya ketika dalam bernegara tidak semua penyelenggara bisa memaknai dan menerapkan pancasila, baik berbentuk perilaku anti korupsi misalnya, maupun dalam wujud kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan perlindungan semua warganegara,” kata Diasma Sandi kepada Nusantaranews.co, Senin, (22/5/2017)

Ia melanjutkan semakin banyaknya kampanye dan provokasi yang menggunakan isu SARA, baik itu dilakukan secara langsung oleh sekelompok orang yang punya kepentingan menggunakan isu SARA, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media sosial, ini memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

Menurutnya hal yang harus dilakukan untuk meredam isu sara adalah dengan tidak ikut-ikutan arus berita yang beredar. Serta berempati dengan kemampuan melatih diri bila kita dalam posisi yang terlemah, terkecil, dan terjepit.

Baca Juga:  Pergi Ke Jakarta, Dewan Jatim Tagih Janji Pengembalian Pengelolaan Tambang dari Pusat ke Daerah

“Sebaiknya kita bisa melatih diri kita belajar berempati kepada sesama, tidak merasa kita mayoritas, sombong dll,” imbuhnya

Ia mengingatkan pentingnya pendidikan toleransi sejak dini oleh keluarga inti dan lingkungan sosial. “Karena Pembiasaan sejak dini akan berpengaruh terhadap mentalitas dan sikap kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Pewarta: Ucok Al Ayubbi
Editor: Achmad Sulaiman

Related Posts

1 of 1.763