NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbui kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di kubu paslon presiden-wakil presiden nomor urut 01 maupun nomor urut 02 untuk tidak terjebak dalam penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah menuju penyelengaaran pemilu 2019.
Sebab, kata Din Syamsuddin dalam imabauannya di Jakarta, 29 Maret 2019 itu, penyebutan khilafah merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat peyoratif atan menjelekkan.
Baca Juga:
- Arief Poyuono Sebut Isu Pancasila vs Khilafah, Gerakan Kanalisasi yang Dioperasikan Hendropriyono
- Komunisme dan Khilafah Dalam Pandangan Para Tokoh Lintas Generasi
- Menguji Kebenaran Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019
“Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulai (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/khalifatullah fil ardh),” kata Din dalam imbauannya uai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno ke-37, 27 Maret 2019 lalu.
Menurut Din, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancfasila yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian).
“Mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyingung perasaan umat Islam,” tugas Din.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu menambahkan bahwa, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.
Ia pun mengimbau kepada segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.
Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menilai Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April mendatang sangat berbeda dari Pemilu pernah dilaksanakan di Indonesia. Menurut dia, pertarungan Pemilu sekarang ini adalah dua ideologi berbeda.
“Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi,” kata Hendropriyono di Gedung Pertemuan Kesatrian Soekarno Hatta, BIN, Jakarta, Kamis (28/3).
Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.
“Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat,” ujar dia.
Hendropriyono menjelaskan, selama ini, ideologi Pancasila telah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Namun, dengan adanya ideologi khilafah yang sekarang ini sedang marak, masyarakat pun harus lebih memahami apa yang benar-benar menjadi pilihannya.
Hal ini kata dia, karena ideologi khilafah sendiri sudah tidak berfungsi sejak abad ke-13, tepatnya sejak tahun 1258. Menurut Hendropriyono, negara-negara Islam dan Arab sekalipun lebih memilih tata negara kerajaan.
“Tidak ada lagi yang memilih khilafah ini. Karena juga secara resmi sudah tidak diikuti, dibubarkan. Itu 1924. Masa sekarang mau kesana. Jangan coba-coba. Kita tau apa yang terjadi di Suriah dan Iraq adalah karena coba-coba,” tegasnya. (mys/nn).
Editor: Achmad S.
