NUSANTARANEWS.CO – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan proses pembentukan induk perusahaan atau holding BUMN akan selesai di kuartal I 2017.
“Saat ini sedang jalan proses administrasi, mungkin di kuartal pertama(2017) akan terselesaikan,” ujar Rini di stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).
Rini berujar, mulanya Kementerian BUMN ingin menyelesaikan pembentukan beberapa holding BUMN di akhir tahun 2016.
Namun, rupanya pembentukan holding terpaksa molor dari target awal karena panjangnya proses administrasi yang harus dilalui sejumlah perusahaan yang nantinya tergabung dalam holding. “Masih proses administrasi, dokumentasi. Tapi administrasinya cukup banyak ternyata,” kata Rini.
Rini mengatakan, saat ini kementerian masih fokus memprioritaskan pembentukan holding sektor minyak dan gas (migas) serta holding sektor pertambangan.
Setelah dua holding tersebut terbentuk, kementerian BUMN akan mengejar pembentukan holding sektor perumahan dan sektor pembiayaan.
Untuk diketahui, holding migas itu terdiri dari PT Pertamina (Persero) akan diangkat sebagai pimpinan holding BUMN sektor migas yang membawahi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Kemudian untuk holding pertambangan yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum akan menjadi pimpinan holding, membawahi PT Timah (Persero), PT Bukit Asam (Persero), dan PT Aneka Tambang (Persero).
Kemudian, untuk holding perumahan Perusahaan Umum Perumnas akan bersinergi dengan PT Pengembangan Perumahan Tbk, PT Nindya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero).
Sementara, untuk holding pembiayaan PT Danareksa (Persero) yang akan menjadi pimpinan holding.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, setidaknya di Februari 2017, urusan administrasi pembentukan holdingmigas dan pertambangan akan usai dibenahi.
“Target kita sampai Februari, tidak tahun ini karena melihat yang penting dulu, yakni pertambangan dan migas (yang didahulukan),” kata Gatot dalam kesempatan yang sama.
Gatot menyebutkan, saat ini pembahasan administrasi masih berlangsung sekaligus menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara di Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Adapun soal administrasi holding BUMN ini juga masih dikonsultasikan kementerian BUMN dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sedangkan untuk holding BUMN sektor pembiayaan, masih dikonsultasikan kementerian BUMN dengan konsultan yang ditunjuk, yakni Pricewaterhouse Coopers (PWC) Indonesia, sekaligus Bank Indonesia (BI). (Andika)
