NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya gerah juga dengan pemberitaan sejumlah media nasional yang menulis tentang utang pemerintahan Joko Widodo. Tak hanya di media, masalah utang ini juga telah menjadi diskursus di setiap sudut.
Ramai riuh polemik soal utang ini lantaran mengacu pada angkanya yang tergolong sudah mencapai kata yang cukup fantastis, yakni Rp 4.034.8 triliun. Lalu bagaimana penjelasan Sri Mulyani?
“Perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa,” kata Menkeu melalui siaran persnya, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Baca juga: Tiga Sukses Semu Ekonomi Jokowi
“Dikatakan luar biasa dikarenakan isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya,” tambahnya.
Tidak mengapa bagi Menkeu jika perhatian elit politik, ekonom dan masyarakat terhadap utang guna mengingatkan pengelola keuangan negara untuk terus menjaga kewaspadaan. Namun, Menkeu menuding pihak yang menyoroti tentang utang ini bertujuan membuat masyarakat resah, ketakutan, menjadi panik dan untuk kepentingan politik tertentu.
“Upaya destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,” katanya.
Memulai penjelasannya, Menkeu menyebut utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian, tapi bukan satu-satunya instrumen.
Baca juga: Para Ekonom Pendukung Pemerintah Diminta Berhenti Bodohi Rakyat
Menurut Menkeu, selain melihat neraca, dalam melihat utang perlu juga melihat keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian. “Jika diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), defisit APBN dan posisi utang pemerintah di bawah ketentuang UU Keuangan Negara,” katanya.
Defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3 persen PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp 167 triliun.
“Langkah tersebut menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.
Baca juga: Sisi Gelap Ekonomi Neolib
Di tahun 2017, Menkeu mengklaim defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2.92 persen PDB berhasil diturunkan menjadi sekitar 2.5 persen. “Tahun 2018 ini target defisit pemerintah kembali menurun menjadi 2.19 persen PDB. Pada kurun 2005-2010, saat saya masih menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen. Suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan,” papar Sri Mulyani. (red)
Editor: Eriec Dieda
