NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar geopolitik, Hendrajid (17/7), mengatakan untuk menghadapi serangan non militer, Indonesia memerlukan kontra skema dalam melawan kekuatan asing. Dirinya menganggap bahwa bangsa Indonesia saat ini masih tidak menyadari akan serangan serangan yang bersifat non militer. Menurut dia, hal itu disebabkan adanya proses pengabaikan terhadap ketahanan geopolitik.
“Kita tidak membaca niatan dari rencana strategis pihak luar. Baik dari blok Barat Amerika maupun dari blok Cina,” kata Hendrajid.
Intinya yang menjadi ancaman bukan hanya persoalan OBOR (One Beld One Road) saja, tetapi juga gerakan-gerakan korporasi global Barat yang bermain di belakang layar dari pemerintahan masing masing.
“Waktu itu saya page newsnya kedatangan Obama ke Indonesia. Apa itu kunjungan nostalgia? Tidak, itu menggambarkan bagaimana korporasi VOC gaya baru ala Barat seperti Exxon, Freeport ketika jalan buntu, dia menurunkan broker tingkat tinggi. Jadi saya ingat betul kalau gak salah itu ada urusan Chevron di Nigeria, yang diturunkan itu adalah Clinton. Yang merupakan mantan presiden, sebagai broker tingkat tinggi,” sambungnya.
Baca Juga:
Dibawa Ke Arbitrase, Saham Freeport Akan Langsung Jeblok
Kata Pakar: Bisnis Minyak Memiliki Dimensi Pertahanan Keamanan
Kedaulatan Indonesia Dinilai Sangat Rapuh
Dirinya menjelaskan, dalam konteks Cina, intinya ada OBOR. Tapi yang sering dilupakan. Sebaliknya masyarakat justru terjebak pada hiruk pikuk TKA. Hendrajid mengatakan, sejak Cina mengembangkan liberalisasi ekonomi di 14 kota di Cina Selatan, menurut Hendrajid, yang ada di kepala Deng Xiaoping tentang warisan leluhur para taipan taipan mereka yang ada di Asia Pasifik, termasuk yang di Indonesia.
“Jadi tahun 1990, ketika investasi para taipan Cina Indonesia menanam invest di Beijing di 14 kota tersebut. Yang menarik, rating tiga besarnya ada Lippo Group, Salim Group, dan Eka Tjipta Sinar Mas. Nah itu menggambarkan buat Deng k edepan, pasukan garis depan itu justru taipan yang berbasis korporasi,” ujar dia.
Sementara jika di Barat terbalik. Posisi korporasi bermain di belakang layar. Sedangkan yang berada di garis depan adalah pemerintahan, kongres, dan NGO (Non-Governmental Organizations) yang didanai para founding asing dan sebagainya.
“Ini yang saya gambarkan sebagai asimatric war, dimana ketika kita tidak sadar dengan geopolitik, kita gak sadar yang ditembakkan justru bukan di aspek yang sifatnya geografis, fisik atau wilayah militer, tapi non militer. Meliputi sosial, ekonomi, politik, pendidikan budaya,” katanya.
“Nah ini yang saya kira sebagai ancaman serius ke depan. Dimana Ketahanan Nasional berbasis geopolitik menjadi penting. Bukan karena itu produk Orde Baru, tapi itu penting buat kita sekarang, karena sekarang ini kita tidak hanya perlu skema, tapi perlu kontra skema menghadapi kekuatan asing yang cara serangannya bukan serangan militer tetapi serangan non militer. Di kebudayaan di ekonomi dan bahkan di politik,” tegas dia.
Editor: Romadhon
