(Catatan untuk tulisan Denny JA: Demokrasi Pancasila yang Diperbarui)
Indonesia 2.0 yang anti komunis akan survive 32 tahun dengan slogal Demokrasi Pancasila yang menertibkan partai menjadi 2 buah dan 1 Golkar yang enggan disebut partai karena merasa lebih “bersih” dari citra partai yang gagal era Orde Lama. Soeharto secara otoriter berkuasa 32 tahun sejak 1966 di tengah gelombang Perang Dingin dan “dipelihara” oleh 7 presiden AS sejak Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush hingga Clinton.
Presiden Soeharto memobilisasi ideologi Pancasila melekat dengan eksistensi pribadinya. Dalam suatu pidato yang memicu reaksi Petisi 50 Soeharto mempersonifikasi dirinya sebagai satu satunya yang bisa mempertahankan ideologi Pancasila.
Lebih baik menculik seorang anggota MPR supaya tidak tercapai quorum 2/3 untuk merubah Pancasila (baca: yang mau mengganti dirinya sebagai Presiden adalah lawan Pancasila). P4 yang berlangsung 20 tahun tidak bisa mempertahankan Soeharto yang akan mengalami tekanan politik dan lengser 21 Mei 1998. Elite politik meninggalkan Soeharto yang mengalami hukum karma unik dari pre destinasi supranatural.
Pada 18 Maret 1966 Soeharto menggunakan supersemar untuk menahan 15 menteri kabinet Dwikora II. Pada 20 Mei 1997 Soeharto ditinggalkan oleh 15 menteri kabinetnya yang mbalelo tidak mau duduk dalam cabinet lagi, sehingga Soeharto lengser 21 Mei 1998. Kembali terjadi siklus daur ulang Ken Arok, Soeharto sangat marah dengan perilaku wapresnya Habibie yang dinilai mengkhianati sehingg sampai wafatnya Soeharto tidak bersedia di bezoek oleh Habibie.
Dalam situasi seperti itulah Habibie secara ajaib memimpin Indonesia 3.0 transisi menuju kematangan demokrasi yang mendadak lahir setelah Soeharto berhenti di luar dugaan dan skenario pakar manapun. Habibie segera memperlihatkan jiwa besar dengan membebaskan tahanan politik, mengizinkan terbitnya kembali Tempo yang dibredel karena memberitakan korupsi pembelian kapal selam ex Jerman oleh dirinya, tidak bersedia dicalonkan karena ditolak laporan pertanggunganjawabnya oleh MPR hasil pemilu 1999.
Justru yang terjadi pada pergantian presiden ke-3 oleh presiden ke-4, terjadi lagi maneuver politik yang diluar “fatsoen (kepatutan) politik. Abdurahman Wahid dari PKB yang lebih kecil dari PDIP justru menang dalam voting di MPR karena manuver Poros Tengah ciptaan Ketua MPR Amien Rais. Tapi anomaly ini hanya berlangsung 21 bulan sebab pada Juli 2001, MPR yang sama akan memakzulkan Gus Dur dan mendudukkan Megawati sebagai presiden RI ke-5 yang memang berhak sebagai ketum partai pemenang kursi terbanyak di MPR.
Meskipun putra proklamator dan presiden pertama, Megawati sebagai petahana akan dikalahkan oleh mantan Menko nya SBY sebagai presiden RI ke-6 dalam 2 kali pemilu 2004 dan 2009. SBY akan survive menjalani 2 masa jabatan dengan mengganti pasangan wapresnya dari Jusuf Kalla ke Boediono.
Secara ajaib, Jusuf Kalla akan come back pada pemilu 2014 sebagai wapres mendampingi presiden ke-7 Joko Widodo. Semua ini masih era Indonesia 3.0 pasca Reformasi 1998.
Bagaimana prospek dan perspektif Indonesia 4.0 suatu Indonesia yang diharapkan bisa men-deliver ideologi Pancasila secara konkret. Bukan sebagai ideologi atavistic muluk luhur yang tidak mampu memproduksi deliverables, kerja nyata yang dinikmati rakyat banyak.
Tercermin dari behavior elitenya mempraktekkan nilai luhur Pancasila. Pusat Data Bisnis Indonesia sudah menelusuri sejarah politik ekonomi bisnis Indonesia danmenemukan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana menekan ICOR yang 6,4 menjadi 2 atau 3. (Bersambung...)
Oleh: Christianto Wibisono, Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia
