NUSANTARANEWS.CO, Geneva – Kepala HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein mengingatkan demokrasi di Venezuela dilanda krisis akut. Memang, katanya, Presiden Nicolas Maduro dipilih oleh rakyat tetapi tindakan pemerintah baru-baru ini terhadap para demonstran kritis sebagai pertanda sahih bahwa kehidupan demokratis di Venezuela tengah diperas.
Presiden Perancis, Emmanuel Macron juga menyoroti krisis demokrasi di Venezeula. Menurut Macron, seperti dikutp AFP, Maduro telah menciptakan sebuah kediktatoran. Sementara Zeid menyebut telah terjadi erosi kehidupan demokratis di Venezuela.
Baca: Krisis Venezuela di Tengah Tekanan Sanksi Ekonomi Amerika
Venezuela tengah dilanda krisis politik serius. Negara yang terletak di ujung utara Amerika Selatan ini telah meresmikan formasi Majelis Konstituante Nasional superboddy untuk mengamandemen konstitusi dengan tujuan memberikan kekuatan dan kekuasaan secara luas kepada Partai Sosialis yang berkuasa. Majelis ini ditentang dunia internasional karena dinilai merongrong kebebasan berdemokrasi.
Tak ayal, dunia internasional lantas mendukung kelompok oposisi (Majelis Nasional) yang turun ke jalan menggelar demonstrasi dan mogok kerja nasional selama berbulan-bulan menentang pembentukan Majelis Konstituante Nasional. Aksi-aksi tersebut berujung kekerasan, bahkan menewaskan sedikitnya 125 orang demonstran karena ditembak aparat keamanan.
Aksi protes kubu oposisi membuat Venezuela mengalami krisis politik dan ekonomi yang cukup serius. Penurunan harga minyak dan persoalan energi telah memperburuk persoalan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Venezuela. Masalah ini juga dijadikan dalih bagi oposisi untuk menyalahkan Maduro dan kebijakan pemerintah.
Baca: Negara Amerika Latin Tolak Rencana Invasi Militer AS Ke Venezuela
Celakanya, di tengah krisis itu Amerika Serikat memperparah keadaan. Negara yang dipimpin Donald Trump memberikan sanksi ekonomi kepada Venezuela. Maduro dinilai hendak menyalahgunakan kekuasaannya kendati pemilihan Majelis Konsituante dilakukan secara demokratis.
Tak berhenti sampai di situ, AS juga berencana mengirimkan militernya untuk mengatasi krisis politik di Venezuela. Opsi militer ini juga disampaikan AS kepada negara-negara latin terutama Blok Mercosur Amerika Selatan melalui Wakil Presiden Mike Pence. Namun, Blok Mercosur Amerika Selatan menolak ide tersebut.
Kini, dunia internasional termasuk Komisi HAM PBB menuduh Venezuela telah menerapkan sebuah kebijakan represif yang melarang keras aksi demonstrasi jalanan seperti dilakukan demonstran anti Maduro. Penggunaan kekerasan secara umum dan sistematis yang berlebihan selama demonstrasi serta penahanan sewenang-wenang para pemrotes dan lawan politik menunjukkan fakta tentang kediktatoran Maduro.
Baca juga: Standar Ganda Sanksi AS Terhadap Venezuela
“Tingkat pelanggaran menunjukkan adanya sebuah kebijakan untuk menekan perbedaan pendapat politik dan menanamkan rasa takut pada masyarakat untuk mengekang demonstrasi hak dan kebebasan di Venezuela,” tambahnya Zeid.
Zeid menuturkan, pemerintahan Venezuela harus segera memastikan adanya investigasi cepat, independen dan efektif atas pelanggaran HAM yang diduga pasukan keamanan sebagai pelaku utamanya. “Dan juga oleh kelompok pro-pemerintah serta pemrotes bersenjata,” kata Zeid. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)
