NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Lebih dari 72 tahun bernegara dan menjadi bangsa yang merdeka, kondisi bangsa Indonesia saat ini dinilai masih sangat carut marut. Mulai dari sistem tata kelola negara, sistem perpolitikan, penegakan hukum, pendidikan hingga kesejahteraan rakyat.
“Kita sudah 72 tahun bernegara dan merdeka. Tapi bangsa kita masih begini. Masih Morat marit. Kita bicara pendidikan politik, tapi partai politik tidak menjalankannya,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin kepada Nusantaranews.co, pada 27 Juli 2018 lalu saat berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur.
Dirinya mengaku tak habis pikir, mengapa semua hal yang ada di negara ini selalu diselesaikan secara politis. Untuk itu, ujang merasa gusar dengan situasi bangsa sekarang.
“Saya ingin meluruskan saja, jika bangsa ini begini terus, kapan kita akan mengelola negara? Kita sudah 200 juta penduduk. Semua tidak ada yang beres di bangsa ini. Iya, saya berani mengatakan ini! Tidak ada yang beres,” tegasnya.
Baca Juga:
Pemerintah Dinilai Tengah Menyerahkan Kedaulatannya pada Asing
Kata Pakar: Kedaulatan Indonesia Sangat Rapuh
Soal Tenaga Kerja Cina, Pemerintah Dinilai Tak Lindungi Rakyatnya
Jika ada yang mengatakan bahwa sistem penyelenggaraan negara Indonesia sudah dijalankan secara baik, itu adalah kebohongan besar. Ujang membeberkan, ketidakberesan sistem pengelolaan negara di Indonesia dapat dilihat dari tingkat pusat sampai tingkat bawah.
“Saya belajar politik sejak S1, S2, S3 hingga dapet gelar doktor ilmu politik, tak ada yang beres di negeri ini. Bahkan saya belajar di parlemen, belajar jadi staf ahli dan juga staf khusus, gak ada juga yang bener. Itu persoalan di kita. Karena semua berdasarkan kepentingan,” ungkap Ujang.
Untuk itu, pakar ilmu politik Indonesia ini meminta kepada kepada pimpinan di negara Indonesia untuk taat dan patuh terhadap keputusan hukum. Ia juga mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk berhenti menjadikan hukum sebagai alat politik dan permainan.
“Jangan mempermainkan lagi. Ini bangsa mau di bawa kemana ini? Kalau tata kelola negara tak mau diperbaiki, ya percuma kita berbangsa. Ingat! Negara demokrasi adalah negara yang sangat taat kepada asas hukum. Tanpa ketaatan kepada hukum, kita tidak akan pernah menjadi negara yang demokrasi,” terangnya.
Editor: Romadhon
