NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Di tengah situasi melemahnya rupiah serta poisi utang yang terus membengkak sebagai konsekuensi logis pembangunan infrastruktur, pengamat ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy (23/4) menilai kebijakan pemerintah membuka kran tenaga kerja asing dari Cina disebutnya negara sedang tidak dalam melindungi rakyatnya.
Sebaliknya pemerintah sedang memberikan peluang bisnis yang luar biasa besar bagi bangsa lain, dalam pertarungan antara one beld one road melawan Barat. Untuk itu kebijakan pemerintah mengenai tenaga kerja asing perlu dikaji kembali.
Hal yang menyakitkan lagi, justru itu diberikan pemerintah kepada orang asing dan bukan kepada orang Indonesia. Dalam kasus rancangan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo lewat Perpres No. 22 Tahun 2015, misalnya. Menurut Ichsanuddin, itu membutuhkan uang sebesar 5.500 triliun. Sementara secara kapasitas, Indonesia hanya mampu memenuhi dari APBN senilai 1400 triliun.
Baca Juga: Kebijakan Pemerintah Tak Memberikan Peluang Indonesia Memiliki Martabat
“Saya ulang, 5.519,4 triliun hanya mampu dipenuhi APBN 1.400 triliun. Itupun hanya sampai dengan tahun 2018. Itu prediksi saya. Karena di tahun 2018 ini, APBN hanya mampu memenuhi sekitar 1.400 triliun totalnya, dari tahun 2015,” ungkapnya.
Artinya ada 1800 triliun yang masih utang. Dengan kata lain, sebanyak 3.700 triliun diserahkan kepada swasta. “Sekarang saya tanya balik, kalau yang namanya jalur pembuluh darah Anda dari jantung diserahkan ke asing, itu Anda sedang mendaulatkan tubuh Anda atau Anda sedang menyerahkan kedaulatan kepada orang lain?”
Untuk itu secara tegas, Ichsanuddin mengatakan kebijakan pemerintah salah kaprah. Secara struktural, tidak hanya sumber daya yang diserahkan Indonesia ke asing, namun lanjut Ichsanuddin, segala sumber daya posisinya sekarang diserahkan ke asing semua. Mulai dari produksi dan yang terbaru supply chain method (metode supply chain) pun juga diserahkan ke asing. “Itu sistematik struktural jadinya,” kata dia.
Editor: Alya Karen
