NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kebijakan bangsa-bangsa dunia saat ini, seperti brexit-nya Inggris, make American great-nya AS, serta one belt one rute-nya Cina, sesungguhnya menunjukkan bahwa negara-negara dunia sedang berupaya menjamin perlidungan terhadap warganya dari asing. Era borderless yang ditandai dengan dunia tanpa batas , memang memaksa negara-negara dunia untuk menerapkan kebijakan proteksionsime. Kata kunci proteksionisme adalah melindungi. Pertanyaanya, sudahkah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut?
Pekan lalu (23/4) pengamat ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menegaskan, dengan poisi utang Indonesia yang gila-gilaan dalam infrastruktur, pemerintah sesungguhnya tidak sedang dalam melindungi Indonesia. Sebaliknya pemerintah sedang memberikan peluang bisnis yang luar biasa besar bagi bangsa lain, dalam pertarungan antara one beld one road melawan Barat.
Ironisnya, itu diberikan pemerintah Indonesia justru kepada orang asing secara cuma-cuma dan bukan kepada orang Indonesia. Dalam kasus rancangan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo lewat Perpres No. 22 Tahun 2015, misalnya. Menurut Ichsanuddin, itu membutuhkan uang sebesar 5.500 triliun. Sementara secara kapasitas, Indonesia hanya mampu memenuhi dari APBN senilai 1400 triliun.
“Saya ulang, 5.519,4 triliun hanya mampu dipenuhi APBN 1.400 triliun. Itupun hanya sampai dengan tahun 2018. Itu prediksi saya. Karena di tahun 2018 ini, APBN hanya mampu memenuhi sekitar 1.400 triliun totalnya, dari tahun 2015,” ungkapnya.
Artinya ada 1800 triliun yang masih utang. Dengan kata lain, sebanyak 3.700 triliun diserahkan kepada swasta. “Sekarang saya tanya balik, kalau yang namanya jalur pembuluh darah Anda dari jantung diserahkan ke asing, itu Anda sedang mendaulatkan tubuh Anda atau Anda sedang menyerahkan kedaulatan kepada orang lain?”
Untuk itu secara tegas, Ichsanuddin mengatakan kebijakan pemerintah salah kaprah. Secara struktural, tidak hanya sumber daya yang diserahkan Indonesia ke asing, namun lanjut Ichsanuddin, segala sumber daya posisinya sekarang diserahkan ke asing semua. Mulai dari produksi dan yang terbaru supply chain method (metode supply chain) pun juga diserahkan ke asing. “Itu sistematik struktural jadinya,” kata dia.
Dalam ilmu ekonomi, Supply Chain Management merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik dan pengolahan.
Sedangkan menurut pakar politik etnisitas, M.D. La Ode menilai kecenderungan investor Cina di Indonesia saat ini menyesatkan pemerintah. Indikasinya adalah proposal pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan 320 km/jam. Proposal proyek itu diajukan oleh Jepang yang dikawal oleh Izumi Hiroto penasehat PM Jepang dan Cina dikawal oleh Xie Feng Duta Besar RRC di Jakarta.
Perbandingan Proposal pembangunan kereta api cepat Jepang-Cina adalah Jepang Shinkansen tanpa kecelakaan selama 50 tahun, sedangkan Cina Railway High Speed (CRH) 2011 kecelakaan tabrakan mengakibatkan 35 orang tewas dan 192 orang lainnya luka-luka. Jepang pembiayaan Pemerintah RI 15% sedangkan Cina tanpa pembiayaan Pemerintah RI. Total investasi Jepang Rp 60 triliun sedangkan Cina Rp 74 triliun dan sama-sama di luar biaya pembebasan lahan. Feasibily study Jepang diselesaikan 16 bulan sedangkan Cina diselesaikan 3 (tiga) bulan. Kemudian Menteri BUMN Rini Soemarno mendukung proposal Cina.
Pewarta: Gendon W
Editor: Romadhon
