NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, menegaskan kembali sikap PBNU yang memihak manfaat bagi rakyat dalam merespon keluhan beberapa orang yang pertengahan Juli lalu mendatangi markas PBNU. Mereka mengaku mewakili warga sekitar tambang Tumpang Pitu, Banyuwangi.
“Bagaimanapun PBNU berpihak kepada rakyat. Jika usaha tersebut membawa manfaat untuk masyarakat sekitar, maka PBNU mendukung,” tegas kiai Said, Jumat (3/8/2018) malam.
Menurut Kiai Said, untuk memastikan maslahat tambang tersebut bagi rakyat harus dilakukan pengecekan lapangan di Banyuwangi. Menanggapi permintaan untuk menutup tambang yang disuarakan beberapa orang yang mengaku mewakili warga sekitar lokasi tambang, yang kemudian diamini satu dua orang dalam kepengurusan PBNU, kiai Said menyatakan bukan sikap PBNU, bukan wewenang PBNU.
“Itu urusan pemerintah. Wewenang Bupati, beliau pimpinan di daerah tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi mengatakan, pengecekan dan klarifikasi ke lapangan dibutuhkan agar PBNU mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Sekaligus mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dan komprehensif.
“PBNU tidak ingin gegabah, karena ini terkait hajat hidup orang banyak, baik dari sisi karyawan perusahaan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan,” jelasnya.
Diungkapkan Masduki, kroscek ke lapangan juga diperlukan untuk memastikan apakah tambang emas Tumpang Pitu telah memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dalam eksplorasi dan produksinya. Sebab, selama ini, kata dia, PT Bumi Suksesindo (BSI) sebagai pengelola tambang emas itu mengklaim telah mengaplikasikan 2 teknologi heap leach yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat baru saja menyelesaikan kegiatan monitoring lingkungan di tambang Tumpang Pitu. Monitoring dilakukan untuk mengetahui ambang batas pencemaran di tambang terbesar kedua di Indonesia ini. Hasilnya, DLH Banyuwangi menilai PT BSI merupakan tambang terbaik di Indonesia.
“Tambang emas ini sangat disiplin dalam melakukan monitoring lingkungan. Meski punya SDM yang mumpuni, pada pelaksanaannya mereka masih menggandeng konsultan independen yang kompeten. Untuk keterbukaan, dalam melakukan monitoring BSI juga sering melibatkan masyarakat sekitar,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian DLH Banyuwangi Budi Wahono.
Menurut Budi, monitoring lingkungan adalah kewajiban perusahaan sesuai dokumen AMDAL. Di sini, PT BSI diwajibkan membuat laporan per semester oleh DLH Banyuwangi. “Kita minta laporan tiap enam bulan sekali, tapi BSI malah melaporkannya tiap tiga bulan sekali,” tambah Budi.
Pewarta: Setya/TW
Editor: M. Yahya Suprabana
