NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – KNPI temukan tumpang tindih penerima bantuan terdampak Covid-19 di Jatim. Tim Covid-19 DPD KNPI Jatim menemukan sejumlah permasalahan yang timbul dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak di Jatim.
Menurut Tim Koordinator KNPI Jatim Covid-19, Imam Syafii mengatakan bahwa Pemprov Jatim telah menggulirkan paket kebijakan ekonomi untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. “Diantaranya dengan memangkas Rancangan belanja prioritas dalam APBD Jatim.
“Tidak kurang 30 hingga 35 persen APBD Jatim diperuntukkan dalam penanganan Covid-19,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya usai menemui Komisi A DPRD Jatim, Senin (18/5).
Imam juga mengatakan selama masa pandemi, Pemprov Jatim memastikan sudah ada sembilan skema bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak, baik dari pusat, provinsi juga kabupaten/kota. “Tak hanya itu, gubernur juga memberikan ruang aduan bisa melalui virtual,” jelasnya.
Dikatakan pula oleh Imam bahwa, selama berlangsungnya pandemi, KNPI Jatim menemukan beberapa permasalahan saat pengucuran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Ada beberapa masalah yang didaerah yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov.”
Masalah-masalah tersebut, kata Imam Safii antara lain perlu adanya sinkronisasi data dari pusat dan daerah untuk penerima bantuan sosial. Tak hanya itu, ada keluhan tumpang tindih data dengan asumsi ada yang sudah dapat bantuan dari pos tertentu.
“Terjadi tumpang tindih di pos tertentu. Sudah menerima, namun juga masih dapat dari pos lainnya, sementara ada yang seharusnya terdampak malah tidak dapat bansos,”sambungnya.
Banyak aduan yang masuk ke KNPI Jatim tentang kriteria penerima yang masih belum jelas standarnya. Oleh karena itu, penerima bansos memang harus dirinci lagi lebih jelas.“ Dibeberapa tempat ada oknum yang memanfaatkan bansos untuk keuntungan pribadi,” ungkapnya.
KNPI Jatim, lanjut Imam, juga menemukan pembatasan jualan di pasar-pasar tradisional yang masih belum sampai di bawah (RT/RW) dikarenakan di pasar-pasar RT/RW masih banyak kerumunan dan tidak menggunakan masker dan sarung tangan. (setya/ed. banyu)
