Connect with us

Artikel

Ketika Yang Waras Menerima

Published

on

Perppu Ormas/Foto via poskota/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Banyak orang meminta saya menuliskan tentang bagaimana pandangan saya tentang gerak dakwah Hizbut Tahrir terutama dikalangan intelektual.

Sejatinya, gerakkan ini merupakan bagian dari gerakkan Internasional, Hizbut Tahrir, yang didirikan oleh ulama kenamaan dan cucu dari Ulama terkemuka Syaikh Yusuf An-nabhani, yaitu Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani.

Gerakkan Hizbut Tahrir, dalam buku-bukunya serta gagasannya memang tidak mengedepankan aspek kekerasan sebagai tujuannya. Demikian galian ilmu yang diambil oleh teman-teman HTI. Teman-teman HTI berani untuk mendiskusikan gagasan mereka secara ilmiah dan intelektual, dengan mengesampingkan sisi doktrin.

Tak heran, gagasan keislaman yang dibangun HTI mampu membuat terkesima banyak kalangan. Dari kalangan pekerja kelas bawah hingga menyentuh ke ulama dan para intelektual di kampus-kampus. Hal inilah yang membuat diterimanya gagasan HTI.

Bahkan selama dekat dengan aktvis HTI, tak sedikitpun pembahasan anti Pancasila dan anti NKRI dilabuhkan dalam pembicaraan mereka. Sebab bagi HTI sendiri, gagasan intelektual Islam yang dibawa dan ditabani menyentuh aspek luhur negeri ini dan nilai Islam yang terkandungnya mampu diterima.

Alhasil, ketika diumumkan dibubarkan HTI oleh Kemenkumham, ada yang janggal menurut saya dari pernyataan tersebut. Sebab sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harus memberikan ruang terbuka bagi kita untuk mengadili dan memiliki adab dalam memutuskan apakah HTI itu bersalah atau tidaknya.

Sebab, selama ini saat mengikuti berbagai acara-acara umum HTI dan diskusi perorangan dengan aktivis HTI, mereka berani buka-bukaan soal pandangan mereka, tanpa menutupi jatidiri mereka. Sehingga keberadaan Perppu No. 2 tahun 2017 itu hanya untuk menjegal gagasan dan perjuangan secara nyata dan menuding sembarangan siapa pun yang berseberangan dengan penguasa.

Baca Juga:  Persekusi dan Ujaran Kebencian di Medsos Disebut Ancaman NKRI

Dan perppu ini seakan-akan melabeli pemerintah adalah paling Pancasilais. Meskipun kita perlu membuktikan juga apakah benar pemerintah hari ini adalah paling Pancasilais?

*Rizqi Awal, penulis merupakan Ketua Badan Eksekutif Komunitas Politik Pembebasan, juga kolumnis lepas dan pengamat sosial media.

Loading...

Terpopuler