NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat bicara soal meroketnya utang Indonesia. Melalui siaran pers biro Kemenkeu, Jumat (23/3/2018), Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk mendudukkan masalah utang Indonesia dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara.
Dirinya menjelaskan, karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian. Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian.
Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, lanjut dia, melihat masalah dengan lengkap dan proporsional. Misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja pemerintah pada masa-masa sebelumnya.
Baca Juga:
Hanya Butuh 965 Lagi, Utang Indonesia Tembus 5000 Triliun
Hutang Indonesia Hampir Tembus 4.000 Triliun, Jokowi Diminta Hati-Hati
Menkeu membeberkan, nilai aset tahun 2016 berdasarkan audit BPK adalah sebesar Rp.5.456,88 triliun. Nilai ini masih belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.
Hasil revaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp.781 triliun menjadi Rp.2.647 triliun atau kenaikan sebesar Rp.1.867 triliun.
Baca Juga:
Jangan Bandingkan Utang Indonesia Dengan Jepang
Pemerintah Diminta Stop Banding-Bandingkan Utang Indonesia dengan Jepang
Tentu nilai ini, kata Sri Mulyani, masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017. Kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang.
Editor: Gendon W
