Anggota DPD RI dari DKI Jakarta AM Fatwa. Foto: Dok OkeZone
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta AM Fatwa. Foto: Dok OkeZone

NusantaraNews.co, Jakarta – Orang Indonesia yang hidup di dunia maya atau di dalam ring sosmed cenderung labil. Situasi akal sehat mereka semacam susah terkontrol. Seolah ia bergerak sendiri sesuai kemana arah angin isue terkini bertiup dari layar smartphone yang satu ke yang lain.

Hari ini ia menjadi sosok gampangan dan mudah, esok hari menjadi pribadi yang susah. Mudah dalam arti suka cepat termakan isu, reaksioner menanggapi kabar heboh. Setalah atau sebelumnya, ia menjadi susah sekali; susah untuk move on, susah diajak berdialog dan bahkan susah berdamai dengan akal sehatnya sendiri.

Sementara orang-orang yang tak mudah dan tak susah alias tenang-tenang saja, sebagian ada yang cenderung bermain akrobat pemikiran dengan segenap kepalsuan analisa yang disuarakan ke publik.

Contoh terbaru, terpanas dan terseksi adalah polemik (dipolemikkan?) kata “pribumi”. Untuk menyebut satu kepastian sebab musababnya tentulah mudah sekaligus susah (Baca: Gagasan soal Pribumi). Berjubelnya opini publik dan banjir nyinyir di sosmed bisa menjadi acuan pembacaan arah polemik tersebut.

DPD RI Senator dari DKI Jakarta AM Fatwa berseloroh, kita boleh setuju, tidak setuju dengan pidato Anies menyebut “istilah Pribumi” yang sebenarnya konotasinya pada zaman penjajahan. “Tapi menjadi perdebatan karena realitasnya sekarang benar-benar dirasakan rakyat, dalam bentuk penjajahan ekonomi atau kesenjangan sosial ekonomi yang sangat dalam,’ hemat dia kemarin.

“Mengapa di Malaysia istilah melayu bumiputra dan Cina atau Hindia sama sekali tidak menjadi isu peka? Karena di sana tidak ada kesenjangan dan ketidak adilan sosial ekonomi,” imbuhnya.

Menurut AM FAtwa, Bumiputra Malaysia mengalami kemajuan pesat bukan dengan menekan etnis Cina atau Hindia, tapi terutama kebijakan Pemerintahnya meningkatkan kemampuan Bumiputra.

“Bumiputra yang miskin dan kurang pendidikan diberi fasilitas agar bisa berkompetisi secara adil. Sebaliknya Pemerintah Indonesia kentara sekali keberpihakannya kepada kaum pengusaha/pengembang seperti kasus Reklamasi,” pungkas AM Fatwa.000

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Komentar