NUSANTARANEWS.CO – Belakangan, Partai Golkar tempat saya berkiprah, dilanda banyak cobaan. Sahabat-sahabat terbaik saya, satu persatu dicokok aparat penegak hukum. Sebut saja Dr Ridwan Mukti, mantan anggota DPR RI, bupati dua periode dan sedang menjabat sebagai Gubernur Bengkulu ketika didakwa bersama istrinya. Iman Ariyadi, Walikota Cilegon yang juga pernah di DPR RI, juga mengalami nasib yang sama. Begitu juga Aditya Moha, seorang dokter yang menjadi anggota DPR RI. Terakhir, Setya Novanto mengalami nasib yang sama, padahal sedang berada pada posisi pilot pesawat Partai Golkar yang sedang mengudara dalam kancah persaingan politik.
Seiring dengan itu, tongkat estafet kepemimpinan Partai Golkar diperebutkan. Salah satu sosok yang digadang-gadangkan banyak pihak adalah Ir Airlangga Hartarto MSc. Tidak terasa saya sudah 15 tahun lamanya bersahabat dengan Airlangga. Dimulai saat kami sama-sama mulai aktif di Balitbang Partai Golkar, pada tahun 2002 silam, di bawah pimpinan Haryanto Danutirto. Airlangga mengajak saya menjadi pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang dipimpinnya sepanjang tahun 2006-2009.
Kami juga bersama-sama mengurus Barisan Muda (BM) KOSGORO. Airlangga adalah Ketua Umum BM KOSGORO periode 2004-2009. Bersamaan, kami pun dipercaya sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang dipimpin Muhammad Jusuf Kalla (2004-2009).
Airlangga kini berada dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, setelah tiga periode menjadi anggota DPR-MPR RI. Kepemimpinannya banyak mendapatkan pujian, baik dari internal Parta Golkar maupun lintas Partai. Di kalangan komunitas profesional, kiprah Airlangga sudah banyak mendapatkan apresiasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia memang sosok pendiam yang prestasi. Ide-idenya selalu cemerlang, sekalipun disampaikan dalam mimik muka penuh senyum, seakan becanda.
Airlangga juga seseorang yang sukses dalam usahanya. Dan yang terpenting bagi kami, kolega-kolega dekatnya, adalah sama sekali tidak pernah mendengar masalah hukum yang berkenaan dengan sosok ini, baik dalam urusan usaha maupun politik. Airlangga menapak jalur kesuksesan dengan cara selalu menjaga nama baik diri dan keluarganya, begitu juga partai yang ia masuki.
Dengan rekam jejak kepemimpinan dan nama baik itu, sosok dan figur inilah yang sangat tepat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke depan. Saya bahkan secara eksplisit berpandangan bahwa saat ini hanya Airlangga yang dapat menyelamatkan keterpurukan Partai Golkar yang sedang dalam krisis ini. Kepeloporannya, keteladanannya, serta talentanya dalam memimpin sangat dibutuhkan Partai Golkar untuk membangun kekuatan. Komunikasi personalnya yang mudah akrab dengan siapapun, akan merajut keterpecahan sikap, opini dan pergerakan partai.
Apalagi dukungan Presiden dan Wakil Presiden sudah menjadi pembicaraan publik. Kedua Pemimpin Nasional ini mendukung Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dukungan eksplisit itu diperlukan, paling tidak bagi kader-kader Partai Golkar yang masih paling dominan dalam menduduki kursi kepala dan wakil kepala di daerah. Begitu juga yang menjadi legislator, profesional, pengusaha, pun fungsional di pemerintahan. Tak ada sama sekali stigmatisasi betapa Partai Golkar berada pada posisi yang dilecehkan.
Saya melihat proses penyelamatan Partai Golkar secara Konstitusional hanya melalui Munaslub dan transformasi kepemimpinan harus terjadi secepatnya. Untuk saat ini Airlangga adalah pilihan terbaik bagi Partai Golkar. Upaya-upaya lain untuk mendorong figur-figur yang ada akan berakhir pada sejarah yang serupa. Partai Golkar akan tetap terbebani. Di luar itu, bagi orang lain, banyak yang tidak banyak tahu betapa seorang Airlangga adalah seorang sahabat yang selalu menjaga hubungan silaturahmi dan menjunjung tinggi makna persahabatan. Saya bangga menjadi sahabatnya. Tapi apa ia bangga pada saya, silakan tanya sendiri.
Sistem, Bukan Orang
Kini tantangan seorang Airlangga adalah bagaimana mengembalikan Partai Golkar pada posisi puncak. Sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi apa penyebab kondisi terpuruknya Partai Golkar ini. Jika disimpulkan secara garis besar, hal-hal sebagai berikut adalah faktor-faktor penyebabnya: (1) permasalahan hukum kader-kader; (2) tidak terbangunnya sistem yang komprehensif secara implementatif guna mencegah permasalahan hukum serupa; (3) tidak adanya sistem pendanaan partai yang berlaku strategis; (4) turunnya loyalitas dan militansi yang menyebabkan kegiatan partai menjadi “Cost Centre” dan bukan “Profit Centre”; serta (5) kolektifitas pimpinan yang non solidaritas.
Ibarat virus, ras manusia itu bertendensi untuk melakukan “self destruct”. Begitu juga perilaku manusia di dalam partai. Oleh karenanya, segala sesuatunya harus diatur berdasarkan dan berbasis kepada sistem. Kepercayaan kepada seseorang sedapat mungkin mulai dikurangi, digantikan dengan kepercayaan kepada sistem. Nilai tambah, kontribusi dan rekam jejak seseorang dalam kehidupan berpartai sudah seharusnya tercatat dengan sangat tertata rapi, transparan dan berintegritas.
Aset paling penting bagi partai adalah sumber daya manusianya. Jika peran masing-masing individu dalam partai tidak terdata, maka basis penghargaan partai pada manusianya tidak terjalin. Sehingga tidak tercipta loyalitas terhadap partai, melainkan hanya loyalitas kepada figur atau tokoh yang sedang menduduki posisi empuk. Jika loyalitas sudah tidak ada, tidak perlu lagi kita membicarakan militansi yang sangat diperlukan dalam membangun suatu partai yang solid.
Loyalitas yang terbangun saat ini berbasis pada figur Ketua Umum atau pun kelompok yang dekat dengan Ketua Umum saja. Seyogianya basis loyalitas tersebut harus berbasis kepada kelembagaan. Loyalitas terhadap lembaga akan berdampak secara langsung terciptanya loyalitas terhadap pimpinan.
Dengan semakin majunya teknologi informasi yang memudahkan aksesibilitas dan portabilitas, basis sistem kepartaian yang dibangun ini akan jauh lebih mudah. Ada pun sistem ini harus ditegakkan dan dijaga oleh kelompok yang berintegritas. Di sinilah peran besar Dewan Kehormatan Partai dapat diberdayakan. Di mana lebih jauh Dewan Kehormatan Partai dapat berperan untuk menerapkan “reward and punishment” pada perilaku kader.
Potensi kader Partai Golkar di segala penjuru tanah air tidak perlu diragukan lagi secara sumber daya manusia. Hal ini pun diakui oleh berbagai pihak termasuk lintas partai. Dengan sentuhan sistem yang berintegritas, rekognisi keberadaan para kader potensial ini akan mengangkat basis loyalitas dan kinerja yang berdampak pada naiknya marwah partai.
Gotong royong adalah azas landasan yang digunakan dalam bangunan Partai Golkar. Namun semangat ini sudah sama sekali tidak tampak dalam perilaku keseharian para kader. Dengan gotong royong, dapat tercipta suatu basis pendanaan yang strategis melalui iuran anggota. Skema iuran ini adalah skema yang paling “sustainable” dibandingkan dengan cara-cara yang pernah ada. Hal ini pun sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jika sistem di atas terimplementasikan, maka skema iuran ini dapat dijalankan dengan korelasi loyalitas yang diharapkan. Sistem ini diharapkan dapat memproduksi potensi kader yang loyal dan berintegritas untuk menempati relung-relung kekuasaan baik dari level nasional sampai tingkat daerah.
Partai pun adalah suatu lembaga yang luar biasa mempunyai pengaruh. Sehingga dijadikan basis lobi, jaringan dan pendekatan. Dalam konteks “enterpreneurship” ini merupakan suatu aset yang luar biasa jika diberdayakan dengan benar. Hal inilah yang dapat dijadikan basis terbangunnya tatanan kesejahteraan intra partai. Dengan catatan basis usaha yang dibangun bukan dalam konteks korupsi, manipulasi, penyalahgunaan wewenang dan merugikan uang negara. Hal ini terjadi saat Partai Golkar dipimpin oleh Jusuf Kalla, di mana saya dan Airlangga menjadi saksi langsung akan hal ini. Partai senantiasa harus selalu menciptakan orang-orang kaya baru sebagai manifestasi dari basis kekuasaan yang dimiliki. Intinya para bendahara di segala tingkatan tidak hanya berperan menjadi “cash cow”, tetapi juga memiliki akses untuk membangun suatu basis “enterpreneurship” yang keberlanjutan.
Peran Ketua Umum ke depan adalah menjaga keberlangsungan dan implementasi sistem yang dibangun dan harus dihormati bersama. Di sinilah akan terbentuk suatu basis solidaritas pimpinan yang membawa tingginya marwah partai dan terbangunnya loyalitas kader.
Airlangga Hartarto adalah seorang Insinyur yang paham sekali dalam konteks pembangunan suatu sistem. Iapun menempuh pendidikan pascasarjana di kampus luar negeri. Pembangunan sistem ini tentu ada proses yang akan memakan waktu dan pengorbanan. Di lain pihak tantangan tahun 2019 ada di depan mata. Waktu kurang berpihak kepada Airlangga. Namun proses tersebut tetap harus berjalan. Kecerdasan dan kepiawaian Airlangga dalam hal ini perlu didukung oleh orang-orang yang memiliki kesamaan visi.
Penulis: Poempida Hidayatulloh, Pengusaha cum Politisi partai Golkar serta Ketua Umum Orkestra.
