NUSANTARANEWS.CO, London – Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa penjualan senjata London ke Riyadh tidak bertentangan dengan hukum, meskipun hakim menyimpulkan bahwa ada “sejumlah besar bukti yang menunjukkan bahwa Arab Saudi melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional selama campur tangannya dalam konflik Yaman.” Keputusan tersebut diterbitkan setelah adanya bukti-bukti rahasia yang tidak dipublikasikan.
Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Perdana Menteri Inggris Theresa May, dikatakan telah meminta agar Arab Saudi segera mengakhiri campur tangannya dalam perang sipil Yaman, dan mematuhi undang-undang kemanusiaan internasional. Meskipun begitu, belum ada saran bahwa penjualan senjata Inggris ke Riyadh akan berhenti.
Seperti diketahui, ketika pada September 2014, pemberontak Houthi berhasil menguasai Ibu Kota Sanaa, dan pada awal tahun 2015, Gerakan Houthi berhasil memaksa Abd Rabbuh Mansur Hadi untuk mundur dari kursi Presiden Yaman setelah menolak untuk menegosiasikan pembagian kekuasaan dengan gerakan Houthi.
Arab Saudi yang khawatir dengan perkembangan di Yaman tersebut, kemudian melibatkan diri dengan membom Yaman sejak Maret 2015 dalam upaya untuk mengembalikan posisi mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi, sekutu Riyadh, untuk kembali berkuasa.
Dampak perang di Yaman telah menjadi bencana bagi warga sipil yang tidak berdosa. Terutama setelah keterlibatan Arab Saudi dalam perang sipil tersebut yang mengakibatkan lebih dari 10.000 orang terbunuh, tiga juta orang mengungsi, dan jutaan lainnya menderita kelaparan oleh blokade udara dan laut koalisi pimpinan Arab Saudi.
Para aktivis kelompok hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa Westminster berpotensi terlibat dalam kejahatan perang Arab Saudi dalam Perang Sipil Yaman dengan menjual beragam jenis senjata dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam sebuah jejak pendapat eksklusif yang dilakukan oleh BMG Research for The Independent, diketahui bahwa 58 persen warga Inggris mengatakan bahwa adalah salah bagi Inggris untuk memasok senjata ke Arab Saudi.
Para aktivis anti perdagangan senjata kemudian meluncurkan judicial review terhadap penjualan pada tahun 2016, dengan alasan hukum lisensi ekspor Inggris yang melarang ekspor senjata jika ada “risiko yang jelas” senjata tersebut digunakan untuk melanggar hukum internasional, namun Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa posisi Pemerintah itu sah dan penjualan senjata bisa terus berlanjut.
Dalam keputusan tersebut, Hakim mengatakan bahwa “materi tertutup” yang tidak dibeberkan ke publik karena alasan keamanan, “menyediakan informasi tambahan yang penting untuk menyimpulkan bahwa keputusan menteri luar negeri untuk membatalkan atau menunda penjualan senjata ke Arab Saudi masuk akal”.
Selama berkecamuk perang Yaman, Inggris telah menjual berbagai macam senjata ke Arab Saudi, termasuk pesawat tempur Typhoon dan Tornado serta bom terpandu dengan total nilai hampir US $ 4,5 miliar. Bahkan setelah serangan udara pada bulan Oktober 2016 yang menewaskan lebih dari 140 orang dan melukai ratusan lainnya, Inggris malah menyetujui ekspor lisensi penjualan senjata ke Saudi sebesar US $ 370 juta.
Sebagai catatan, meski Saudi Arabia termasuk dalam daftar 30 negara di mana Inggris prihatin dengan keadaan hak asasi manusia dan demokrasi, namun dalam sebuah laporan resmi pemerintah menunjukkan bahwa Inggris telah mengekspor senjata senilai total US $ 5,3 miliar ke 22 negara-negara yang terdaftar hitam sejak tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar US $ 389 juta telah dikirim ke Arab Saudi, US $ 324 juta ke China, US $ 12 juta ke Mesir dan $ 5,2 juta ke Turkmenistan.
Penjualan beragam senjata tersebut menciptakan ribuan lapangan pekerjaan di Inggris dan mendatangkan miliaran poundsterling bagi pendapatan sektor perdagangan senjata Inggris. (Banyu)
