NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Partai Gerindra mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak membuat kebijakan yang bertolak-belakang dengan kepentingan masyarakat luas yang pada akhirnya hanya akan menambah beban rakyat kecil.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan Gerindra ialah rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkonversi kompor gas atau LPG ke kompor listrik atau kompor induksi.
Seperti diketahui, upaya konversi ini merupakan bagian kebijakan pemerintah yang berencana memindahkan golongan pelanggan listrik non subsidi kategori 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA dan 4.400 VA menjadi menjadi 5.500 VA.
Baca: Dirut Pertamina Pilihan Rini Soemarno Tak Becus Urus Gas LPG 3 Kg
Menurut Gerindra memang, konversi gas LPG ke kompor listrik oleh pemerintah masih belum dilaksanakan dan masih dalam tahap rencana. Langkah tersebut akan dilakukan untuk menekan dan mengurangi jumlah penggunaan gas LPG, baik untuk rumah tangga atau usaha. Rencana tersebut dinilai hanya akan menambah beban masyarakat, terutama masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, karena dengan menggunakan kompor listrik maka beban listrik yang mereka bayar per bulan pun akan bertambah, seiring dicabutnya subsidi listrik 900VA yang telah dilakukan oleh pemerintah.
“Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ingin mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang akan diambil harus mengedepankan kepentingan rakyat bukan malah sebaliknya, menambah beban rakyat kecil. Konversi gas LPG ke kompor listrik merupakan cara yang kurang tepat mengingat potensi gas alam yang dimiliki Indonesia masih belum digunakan dengan maksimal,” kata Gerindra melalui laman Facebooknya seperti dikutip redaksi, Senin (18/12/2017).
PT PLN (Persero) akan menyebarluaskan penggunaan kompor listrik dalam waktu dekat guna mengurangi ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji. Namun, masyarakat di berbagai daerah saat ini sedang mengalami kelangkaan pasokan Gas LPG 3 kg. Muncul spekulasi kelangakaan LPG akibat dari ulah nakal oknum pertamina yang memainkan peredaran di pasaran.
Kelangkaan LPG ini dinilai karena harganya mahal yang mencapai Rp 25-27 ribu untuk LPG 3 kg dan isinya banyak yang dimanipulasi. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menduga, kelangkaan LPG 3 kg ini menjadi bukti bahwa Pertamina tidak becus untuk urus persoalan distribusi LPG kepada masyarakat.
“Kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji rencana konversi tersebut dan lebih menggunakan potensi alam Indonesia dengan maksimal guna kesejahteraan rakyat,” kata Gerindra. (red)
Editor: Redaktur
