NUSANTARANEWS.CO – Kasus kewarganegaraan ganda Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki peran sebagai pengawas Pemerintahan pun bergeming.
Adalah Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang kali ini memberikan tanggapannya. Menurut Fahri, Pemerintah baik itu Presiden, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) ataupun Badan Intelijen Negara (BIN) harus segera mengklarifikasi secara resmi terkait hal tersebut.
(Baca : Nasdem Yakin Jokowi Copot Archandra Jadi Menteri)
“Harus ada klarifikasi dari instansi pemerintahan seperti BIN. Karena, ngangkat menteri itu tidak boleh sembarangan. Masa, baru ketemu satu dua kali lalu diangkat jadi menteri,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Selain soal kewarganegaraan ganda, Politis Partai Keadilan Sejahtera ini pun meminta kepada BIN untuk segera membuka latar belakang (track record) dari mantan Presiden Direktur Petroneering di Houston, Amerika Serikat (AS), tersebut.
Pasalnya, Fahri menambahkan, rakyat Indonesia perlu mengetahui apakah Menteri ESDM-nya memiliki latar belakang yang buruk seperti ketidakloyalannya kepada bangsa Indonesia atau pernah melakukan tindakan yang mengancam kesatuan negara.
“Harus ada evaluasi dan klarifikasinya. Karena, seseorang yang menjadi menteri itu artinya presiden di sektor yang ia pegang. Dan, konsep Undang-Undang Dasar (UUD) di ketenagakerjaan juga mengatakan, bahwa menteri itu bukan pejabat negara biasa,” ujarnya menegaskan. (Deni)
Baca lainnya:
Menteri ESDM Miliki Dua Kewarganegaraan, BIN Kecolongan?
PDIP Minta Pemerintah Klarifikasi Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar
