NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam kasus yang menjerat mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen atas tuduhan makar dan kepemilikan senjata api dinilai ada sejumlah kejanggalan dalam penanganannya oleh pihak kepolisian.
Hal ini disampaikan kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun kepada redaksi melalui sambungan telpon, usai pembacaan permohonan gugatan dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan (22/7) kemarin. Tonin menyebut setidaknya ada 4 kejanggalan dalam kasus yang menyeret kliennya tersebut.
1. Polisi Tidak Memiliki SPDP, Sehingga Penahanan Kivlan Ilegal
Dalam kasus Kivlan Zen, polisi tidak memiliki Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). “Kan terungkap bahwa SPDP gak ada,” ujar Tonin. Ketentuannya SPDP itu, kata dia harus diberikan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi ditangkap ditahan. “SPDP yang diberikan polisi itu SPDP orang lain,” jelasnya.
Ia mengatakan, SPDP yang digunakan polisi untuk menangkap Kivlan Zen adalah SPDP yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2019 untuk tersangka lain. Tapi ironisnya, SPDP itu pada tanggal 30 Mei oleh pihak polisi dipakai untuk menangkap Kivlan Zen. Baru kemudian pada tanggal 31 Mei, SPDP asli untuk Kivlan Zen keluar.
Baca Juga: Para Veteran Perang Jadi Penjamin Kivlan Zen, Tonin: Kenapa Polisi Keberatan?
“Ternyata baru pada 31 polisi mengeluarkan SPDP. Harusnya (dikeluarkan) waktu orang (Kivlan Zen) belum jadi tersangka. Ini pake SPDP orang lain. SPDP atas nama Iwan, Tahjudin sama Asni. Nah itu SPDP-nya,” jelasnya.
Tonin menambahkan, jika yang digunakan polisi adalah SPDP 21 Mei, maka yang ditangkap oleh pihak Provos adalah Iwan dkk bukan Kivlan Zen. “Artinya ia (polisi) melakukan tugas yang illegal,” tegasnya.
2. Kerancuan Tim Penyidik
Selanjutnya, penangkapan terhadap Kivlan Zen, hanya boleh dilakukan oleh penyidik. “Ini hukum lo ya?” ujar Tonin. Dimana penyidik adalah orang yang memeriksa perkara.
Tapi sebaliknya yang menangkap Kivlan Zen justru dari penyidik unit 1. Padahal statusnya, Kivlan Zen hanya boleh diperiksa oleh penyidik unit 2.
“Penyidik unit 1 dan penyidik unit 2 tidak sama. Berbeda. Yang berhak menangkap Pak Kivlan penyidik unit 2. Karena dia BAP (Berita Acara Pemeriksaan) unit 2,” kata Tonin.
“Pak Kivlan unit 2, Habil Marati unit 3, si Iwan dan kawan kawan lima orang lainnya unit 1,” sambungnya.
3. Tentang Ketentuan Menjadi Tersangka
Mengenai ketentuan orang menjadi tersangka itu harus ada dua alat bukti ditambah pemeriksaan dari calon tersangka. “Jadi jika ada dua alat bukti, seseorang belum bisa dijadikan tersangka, sebelum diperiksa. (masih) calon tersangka. Sebagai saksi namanya. Setelah diperiksa bisa ditingkatkan sebagai tersangka. Jadi itu ketentuannya,” jelasnya.
4. Kejanggalan Penambahan Pasal Oleh Polisi
Tonin mengatakan, pihak polisi secara diam diam telah melakukan penambahan pasal. “Jadi sekarang ada pasal Junto 55 dan 56. Membantu dan turut serta. Di awal waktu dilaporkan polisi tidak ada 55 dan 56,” kata Tonin.
Ia menegaskan dalam sistem undang undang hal itu penambahan semacam itu tidak diperbolehkan. Itulah sebabnya, lanjut Tonin, karena pelaporannya bertambah, maka pihaknya pun kemudian melakukan perbaikan ulang atas gugatannya.
“Pak Kivlan katanya sudah kena (pasal) senjata, karena gak ada, tetapi sekarang Pak Kivlan disebut ikut membantu dan turut serta. Ya gimana? Ya harus bikin laporan baru lah,” tandasnya.
Pewarta: Romandhon
