NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Baru baru ini narasi politik playing victim mencoba dibangun kembali. Dimana PDIP sebagai partai penguasa menuding kubu oposisi melakukan politik hitam di balik penyebaran poster Raja Jokowi di Jawa Tengah.
Berbicara politik playing victim, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai gaya politik semacam itu disebutnya tidak mencerdaskan. Alasannya karena politik playing victim tidak membangun gagasan yang rasional.
“Minusnya adalah politik kita tidak mencerdaskan. Tidak membangun sebuah gagasan yang rasional. Yaitu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat masih memilih tidak berdasarkan pada rasionalitasnya,” kata Ujang, Minggu (18/11).
Dirinya perpandangan bahwa politik modern saat ini mestinya mendorong bagaimana masyarakat tertarik kepada para politisi yang memperjuangkan gagasan gagasan secara rasional.
Memang bagi partai yang miskin gagasan, mendulang suara melalui metode memanfaatkan sosiologi masyarakat yang mudah berempati dinilia cukup efektif. Tapi, kata dia, lama kelamaan politik ini tidak baik apabila terus dikembangkan.
“Seolah olah diholimi padahal membuat buat persoalan yang sengaja disetting,” terangnya.
Baca Juga:
Pengamat: Figur Megawati Masih Sangat Dibutuhkan PDI Perjuangan
Poster ‘Raja Jokowi’ dan Terbongkarnya Skenario Politik Playing Victim
“Ketika tidak berhasil, paling kalau ia bertarung ya kalah. Karena memang strategi playing victim itu tidak jitu. Tidak bagus dan tidak tepat begitu. Sehingga dampaknya tadi bisa mengalami kekalahan,” sambungnya.
Mengapa cara cara tidak rasional masih dilakukan? Ujang menilai ini terkait erat dengan sistim demokrasi di Indonesia. Dimana demokrasi itu harusnya masyarakatnya berindek dengan pendidikan yang bagus. Dan di Indonesia masyarakatnya masih banyak yang lulusan SD. Artinya apa? Berdampak pada pemilu dan pilpres. Apa dampaknya terhadap Pilpres?
“Ya itu tadi masyarakat belum rasional dalam memilih. Karena tadi, dalam konteks pendidikan masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah. Sementara demokrasi meniscayakan bahwa jika menginginkan demokrasi yang bagus maka masyarakatnya harus pendidikannya terindeks tinggi,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon Emka
Editor: Alya Karen
