NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Namun, kebijakan impor beras ini menuai pertentangan dari berbagai kalangan. Selain karena bertepatan dengan panen raya, tetapi juga panen raya akan menghasilkan 4,9 juta ton beras atau surplus 3 juta ton.
Selain itu, Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras.
“Kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan kita terbilang stabil. Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (14/1/2018).
Edhy menuturkan, langkah pemerintah mengimpor beras tersebut menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya besar. ” Beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. Kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini?,” cetusnya.
- Katanya Mau Swasembada Pangan, Tapi Kok Malah Impor!
- Opsi Impor Beras di Tengah Panen Raya Padi Patut Dipertanyakan
Kemudian, pada tahun 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor. Menurutnya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras.
Ia menjelaskan, selama ini persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tapi, kata Edhy, adahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog.
“Pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu berjanji akan kembali mewujudkan swasembada pangan. Pak Jokowi bilang, “Lahan sawah begitu luas kok beras masih impor?”. Namun sudah tiga tahun lebih menjabat, wacana itu tidak kunjung terbukti. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan,” paparnya. (red)
Editor: Redaktur
