Connect with us

Ekonomi

Katanya Mau Swasembada Pangan, Tapi Kok Malah Impor!

Published

on

Tuntut Kedaulatan Pangan (Foto Ilustrasi/spi)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Baitul Khoeri mengatakan kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah jelas merupakan upaya terstruktur untuk secara perlahan membunuh buruh dan petani.

“Kita sama-sama tahu, kalau bulan Januari sampai Februari adalah musim panen. Nah kalau pemerintah impor beras menjelang panen raya, ini kan namanya membunuh petani,” ujar Baitul di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Selain itu, Baitul menambahkan, kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Mendag) sudah menabrak aturan yang berlaku dan sangat merugikan petani.

“Saya tidak yakin impor beras tersebut sudah sesuai prosedur yang sudah ada,” katanya.

Sesuai dengan isi Perpres 5/2015 dan Permendag 103/2015, lanjut Wahyu, proses importasi beras harus dimulai dari RAKORTAS bidang perekonomian yang melibatkan banyak Kementerian seperti Mentan, Mendag, Men BUMN, Ka BPS, Ka. BPMG dan lain-lain.

Loading...

“Kalau toh misalnya diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas kurang lebih akan memakan waktu 1 bulan. Jadi kalau sudah diputus sekarang diperkirakan bulan Februari akan tiba di Indonesia. Dan itu adalah waktunya petani sedang musim panen raya,” katanya.

Karenanya, ia mempertanyakan sikap dan keputusan pemerintah soal komitmen pemerintah yang sangat gencar mengkampanyekan swasembada pangan.

“Mana? Katanya mau Indonesia mencapai swasembada pangan, tapi kok malah impor,” cetusnya.

Oleh karena itu, Baitul meminta agar pemerintah membatalkan keputusan dalam melakukan impor beras. “Saya minta pemerintah batalkan impor beras. Karena itu sikap yang terang-terangan mendzolimi petani,” pungkasnya.

Baca Juga:  Pasca Kisruh Impor, Mendag Akui Sudah Mesra dengan Mentan

Diketahui, meski surplus 3 juta ton beras Kemendag bersikeras tetap membuka opsi impor. Padahal jelas-jelas Kementan Amran Sulaiman telah menyampaikan bahwa penen raya yang akan dimulai pada akhir Januari 2018 akan menghasilkan 4,9 juta ton beras, atau surplus 3 juta ton. Namun pemerintah melalui Kemendag tetap bersikeras membuka opsi impor beras khusus untuk memperkuat stok nasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bahwa beras yang diimpor oleh pemerintah bukan merupakan beras kualitas medium, namun beras khusus sebagai upaya penguatan stok pemerintah.

Pewarta: Syaefuddin Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler