NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DKI Gandeng langsung Pemkab Ngawi, BUMD Jatim bidang pangan disebut mandul. Penandatanganan MOU antara gubernur DKI Anies Baswedan dengan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono yang disaksikan gubernur Jawa Timur khofifah Indarparawansa, menyisakan keprihatinan bagi anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Rohani Siswanto.
Sebagaimana diketahui, Pemprop DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya menggandeng pemkab Ngawi melalui Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun guna memperluas cakupan serapan gabah untuk pasokan beras di Jakarta.
Menurut Rohani di satu sisi pihaknya merasa senang, adanya dukungan pemprov DKI terhadap serapan gabah untuk wilayah kabupaten Ngawi, tetapi di sisi lain hal ini tentu menjadi pertanyaan mengenai peran BUMD milik Jatim khususnya yang bergerak dibidang sektor ketahanan pangan
“Malulah kita, gubernur kita hanya jadi pembawa berita dan hanya jadi saksi, idealnya kerjasama Pemprov DKI itu dengan pemprov Jawa timur, antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan PT Jatim Graha Utama yang mengelola puspa agro sehingga kemudian hasilnya lebih bisa dinikmati oleh daerah-daerah lain di Jawa Timur, tidak hanya ngawi,” katanya, Jumat (29/4)
Ini menandakan, kata Rohani bahwa di sektor ketahanan pangan ini sebenarnya pemprov tidak menemukan program strategis yang menjadi inisiatif pemprov, dan hanya numpang tenar mengandalkan kemampuan kabupaten/kota, sekali lagi di mana posisi pemprov, ini sudah yang kedua pemprov DKI melalui BUMD PT Food Station bekerjasama dengan daerah di Jawa Timur.
“Dan kita hanya jadi penonton saja, setelah sebelumnya tahun 2018 lalu langsung bekerjasama dengan kabupaten Blitar terkait pasokan telur,” kata politisi Gerindra ini.
Rohani yakin, kalau BUMD milik Pemprov kinerjanya baik dan cukup mendapatkan kepercayaan dari daerah lain, jika lebih aktif mengambil pasokan ke petani dan peternak Jatim
“Daerah lain tidak perlu capek-capek langsung berkomunikasi dengan kabupaten/kota, cukup kerjasamanya antar pemerintah propinsi.
Karena itu mumpung proses perencanaan 2022 dan perubahan APBD 2021 masih awal, sudah saatnya bu gubernur dan jajarannya benar-benar serius mempelototi anggaran OPD lingkup pertanian mulai dari hulu ke hilirnya, mulai dari input, output dan outcomenya, agar keberhasilan yang diklaim benar-benar berasal dari kerja pemerintah propinsi, lanjutnya.
Rohani mengaku ikut membahas anggaran bidang perekonomian, kadang merasa malu juga, bu gubernur melaunching macam-macam keberhasilan di sektor pertanian, padahal tidak ada satupun program pemprov yang bisa kita kaitkan dengan keberhasilan itu,” pungkasnya. (setya)
